Ongkos Politik Tergantung Caleg

0

PANITIA Khusus (Pansus) RUU Pemilihan Umum (Pemilu) DPR masih terus membahas RUU Pemilu. Fraksi-fraksi DPR mencari titik temu berbagai hal yang masih menjadi perbedaan.

Apa saja yang diperjuangkan Fraksi Partai NasDem DPR di Pansus RUU Pemilu? Berikut wawancara Media Indonesia dengan Sekjen Partai NasDem, Nining Indra Saleh.

Bagaimana sikap NasDem terkait dengan dua opsi sistem pemilu yang mengerucut di Pansus RUU Pemilu?
Partai NasDem memilih menggunakan proporsional terbuka sebagaimana pe­milu sebelumnya yang telah memberikan kedaulatan utuh kepada masyarakat.

Apakah sistem itu juga dinilai lebih menciptakan sistem keterwakilan yang lebih baik?
Alasannya pertama, kita ingin mendasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proporsional terbuka. Ketika itu sudah final, masak kita kembali mundur ke sistem tertutup? Kemudian landasan lainnya, karena proporsional terbuka dipandang lebih demokratis jika dibandingkan dengan proporsional terbuka terbatas. Wakil rakyat yang terpilih sesuai perolehan suara terbanyak tentu lebih mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dan tentu saja lebih demokratis.

Sejauh mana upaya NasDem untuk mengegolkan opsi tersebut?
Tentu kita akan perjuangkan secara maksimal. Akan tetapi, ini kan masih pembahasan dan masih berada di ranah kompromi di DPR. Kelihatan mayoritas fraksi di DPR sejalan dengan sikap NasDem, mendukung sitem proporsional terbuka.

Ada yang menilai sistem proporsional terbuka menciptakan biaya politik yang tinggi?
Jadi kalau saya lihat, menyangkut biaya sih tergantung kadernya, karena sosialisasi itu tidak harus mahal atau bermewah-mewah, bisa disederhanakan. Yang menelan biaya besar itu sebenarnya mereka yang tidak mau capek, menyerahkan kepada EO (event organizer) atau baru turun menjelang akhir. Menurut saya, tidak ada perbedaan signifikan soal biaya antara proporsional terbuka dan proporsional terbuka terbatas. Ongkos politik itu lebih ditentukan si caleg.

Bila dilihat dari kualitas caleg yang dihasilkan, sistem mana yang sesungguhnya lebih baik?
Kalau mengenai kualitas caleg, itu bukan ditentukan sistem pemilu, tetapi lebih ditentukan pola rekrutmen caleg.

Ada yang menilai proporsional terbuka terbatas lebih murah?
Justru sistem itu berat di ongkos karena harus memenuhi BPP (bilangan pembagi pemilih). Seperti saya di Cirebon, BPP-nya 240 ribu baru bisa lolos jadi caleg terpilih. Kalau kurang dari itu, ya, kembali ke nomor urut.*

Share.

Leave a Reply