Politik Identitas akan Jadi Isu Pilpres 2019

0

JAKARTA (9 Mei): Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan masyarakat harus dibentengi dari informasi yang tidak benar. Hal itu diutarakan Taufik dalam menanggapi maraknya pemberitaan terutama di media sosial yang mendelegitimasi kinerja pemerintahan Joko Widodo menjelang Pemilu 2019.

Ia menambahkan masyarakat juga harus kritis ketika menerima informasi. Dengan begitu, masyarakat tidak terpengaruh oleh berita yang mengakibatkan kepercayaan terhadap pemerintahan menjadi luntur.

“Harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa di dunia yang tanpa batas ini melalui media sosial, semua kepentingan bisa masuk dengan cara-cara yang tidak benar,” ujar Taufik seusai menghadiri Rapat Kerja Wilayah DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Senin (08/05).

Salah satu cara yang akan ditempuh NasDem dalam membentengi masyarakat ialah dengan memberikan informasi yang benar terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama ini. Itu mutlak dilakukan karena NasDem akan mendukung kembali Jokowi dalam Pilpres 2019.

Mantan aktivis antikorupsi itu menambahkan isu lain yang harus diwaspadai masyarakat ialah terkait dengan penggunaan sentimen SARA.

“Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, kalau kita punya semangat kebersamaan, jangan menggunakan sentimen SARA ini,” kata Taufik, seperti di kutip dari mediaindonesia.com.

Dengan berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ia menyebut politik identitas akan kembali digunakan dalam pemilu serentak 2019 baik dalam pileg maupun pilpres nanti. Pihaknya menilai penggunaan sentimen SARA dalam politik itu sangat berbahaya.

“Ibaratnya itu akan merusak tatanan sosial yang akan kita bentuk dan untuk mengembalikannya akan sangat sulit,” ujar pria yang karib disapa Tobas itu.

Lebih jauh Tobas juga mengatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam sejumlah kesempatan telah berpesan kepada seluruh kader partai agar bekerja secara all out menjelang Pemilu 2019. Perkembangan terkini, NasDem melihat kelompok oposisi mulai merapatkan barisan.

Menurut Tobas, Jokowi harus kembali menjabat selama dua periode karena ada kesamaan ideologi antara Presiden dan NasDem. Dalam pandangan NasDem, Jokowi tidak semata-mata seorang kepala negara.

“Beliau sahabat yang benar-benar sahabatnya NasDem,” pungkasnya.(*)

Share.

Leave a Reply