News
NasDem DKI Perjuangkan Nasib Marbot di Jakarta
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menemui sejumlah marbot atau pengurus masjid se-Jakarta Pusat, guna menyerap aspirasi mereka.
Pemkot Ternate Dinilai Lalai Terapkan Aturan PPDB
Pemerintah Kota Ternate dinilai lalai menerapkan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif kepada partainasdem.id, Jumat (3/7).
NasDem Bela BK DPRD Kabupaten Pasuruan
Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) membela Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan yang mengeluarkan rekomendasi memberikan teguran keras kepada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto.
Empat Konsensus Kebangsaan Jati Diri Indonesia
Anggota MPR RI, Hj Sri Wahyuni menggelar sosialisasi Konsensus Kebangsaan MPR RI bersama 150 orang kader Posyandu se-Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumat (3/7). Acara dipandu Zainul Yusuf, Tenaga Ahli Hj Sri Wahyuni.
NasDem Minta Kejagung Perhatikan Hak Nasabah Jiwasraya
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar memberikan perhatian secara khusus dalam pengembalian hak-hak nasabah PT Jiwasraya yang telah dirugikan karena dugaan penyelewangan dana yang terjadi di perusahaan asuransi tersebut.
Fraksi NasDem DPR Komit Perjuangkan RUU PKS
Fraksi NasDem DPR RI tetap berkomitmen dan optimistis untuk melanjutkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), menjadi Undang-undang.
Pendaftaran Anggota NasDem Berbasis Digital
Partai NasDem menggelar pelatihan pembuatan elektronik kartu tanda anggota (e-KTA) untuk para tenaga ahli anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI melalui aplikasi Zoom, Kamis (2/7).
Reformasi Pendidikan Harus Tetap Terukur
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengupayakan reformasi pendidikan Indonesia, harus tetap terukur dengan pemetaan semua permasalahan di sektor pendidikan.
NasDem Jakarta Setuju DKI Perpanjang PSBB Transisi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi selama 14 hari hingga 16 Juli 2020.
Pemerintah Diminta Perhatikan Petugas Sosial
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni mendesak Pemerintah Pusat agar memperhatikan tali asih dan gaji bagi para petugas sosial. Para petugas sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan garda terdepan dalam pendataan sosial masyarakat di Indonesia, yang tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Fraksi NasDem DPR Akan Lanjutkan Usulan RUU PKS
Dalam rapat koordinasi antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan komisi-komisi di DPR terkait evaluasi pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa (30/6), Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020 dan mengusulkan mengganti dengan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Terhadap hal tersebut Fraksi NasDem menyatakan komitmennya untuk tetap memperjuangkan agar RUU PKS dapat diundangkan.
Rico Sia Minta Pertamina Bangun Pengolahan Minyak di Papua Barat
PT Pertamina diminta membangun pengolahan minyak yakni pemurnian minyak mentah (crude oil) menjadi produk-produk dan bahan bakar minyak (BBM) di Papua Barat. Untuk pencapaian BBM satu harga di barat dan timur Indonesia, maka pengolahan minyaknya harus dilakukan di Papua Barat.
Partai Harus Bangun Struktur yang Masif
Ketua DPW NasDem Provinsi Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa melantik Diah Kurniasari sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Garut, Jabar beserta jajaran pengurus periode 2020 – 2024. Acara pelantikan berlangsung di Tarogong Kidul, Garut, Jabar, Rabu (1/7) dihadiri Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Kontroversi Penyadapan, Perlu UU Hak Privasi
Semua negara di dunia dipastikan melakukan aktivitas intelijen dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Karena itu aktivitas intelijen negara diatur di dalam UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
NasDem Apresiasi Kinerja BUMN Karya
Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga BUMN Karya pada Rabu (1/7) di Senayan Jakarta. Rapat dengan PT Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya tersebut untuk membahas pencairan utang pemerintah kepada ke tiga BUMN tersebut.