Opini Detail

Joko Widodo–Ma’ruf Amin: Koalisi Kebangsaan

Joko Widodo–Ma’ruf Amin: Koalisi Kebangsaan

  • 17 Agustus 2018
  • 24

Oleh Abulaka Archaida

Masyarakat Indobesia baru saja melewati pertunjukan 'drama' penentuan sepasang kekasih (Capres-Cawapres). Alur cerita penuh tanda tanya dan berakhir di luar predeksi semua orang.

Sebenarnya indikasi sudah ada, dan bahkan mengarah satu nama, namun berubah di detik-detik terakhir penentuan. Siapa menyangka Jokowi akhirnya meminang seorang ulama senior yang mempunyai segudang pengamalan di birokrasi pemerintahan. Ulama senior itu adalah Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI dan Rais Aam PBNU sekarang.

Santer nama yang beredar mendampingi Jokowi adalah Prof Dr Mohammad Mahfud MD yang lebih familier dipanggil Mahfud MD. Hal itu bisa dibuktikan atas pengakuan Mahfud MD sendiri di beberapa tayangan televisi. 

Mendengar secara seksama pengakuan tersebut banyak orang tercengang, karena perubahan nama terjadi dalam hitungan jam di detik-detik terakhir. 

Dari kronologi tersebut banyak melahirkan persepsi publik: Jokowi tidak punya power, Mahfud MD diberi harapan palsu, oknum petinggi NU menjegal Mahfud MD, ketua-ketua partai tidak menginginkan nama Mahfud MD dan banyak lagi anggpan lain.

Sebagai rialitas dalam dinamika politik ini suatu hal biasa terjadi dalam proses negosiasi kekuasaan. Politik itu seperti perasaan, jangankan hitungan jam, setiap detik saja ia bisa berubah. 

Narasi ini bisa diterima seorang Mahfud ketika dimintai komentar pasca penetapan Ma’aruf Amin sebagai pendamping Jokowi. “Saya tidak kecewa, tapi kaget saja. Ya begitulah realitas politik,” kata Mahfud MD dengan tegas. 

Sebagai politisi senior saya pikir seorang Mahfud MD sudah siap atas semua konsekuensi yang terjadi dalam proses penentuan cawapresnya Jokowi. Oleh karena itu dalam politik jangan menaruh harapan terlalu berlebihan, nanti kecewanya sangat besar.

Selanjutnya, menurut hemat saya kalkulasi politik di tahun 2024 menjadi faktor determinan nama Mahfud MD tersingkir dari Cawapres Jokowi. Penentuan orang yang mendampingi Jokowi adalah pertarungan politik di 2024 bukan konteks medan pertempuran sekarang. 

Elektabilitas dan opulartitas Jokowi sudah cukup modal untuk mengalahkan lawannya, ditambah lagi ketika Probowo meminang Sandiaga Uno. Jokowi tidak lagi membutuhkan pasangan full power karena Sandiaga Uno tidak terlalu kuat dibandingkan nama-nama yang beredar selama ini sebagai kandidat pendamping Prabowo.

Kalkulasi politik bukan pijakan utama Jokowi yang akhirnya menjatuhkan pilihan cawapres kepada Ma’ruf Amin.  Ada hal yang lebih penting yang menjadi pertimbangan ini, adalah masa depan bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan. 

Sangat logis ketika ada beberapa ketua partai koalisi kerja lebih cenderung merekomendasikan Ma’ruf Amin kemudian diterima oleh Jokowi meskipun Sang Presiden lebih cenderung ke Mahfud MD.  Fakta ini bukan persoalan bahwa Jokowi tidak punya kekuatan lantaran sebagai petugas partai. 

Dalam realitas politik tentu ada kompromi sebagai petimbangan dalam mengambil keputusan. Bisa saja Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa pendampingnya.

Namun, ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan seorang Jokowi, di antaranya terbentuknya peluang koalisi alternatif, tentunya akan mengurangi kekuatan koalisinya. 

Saya pikir Jokowi punya perhitungan matang dalam hal ini, jika saja kekuatan berkurang, belum tentu meraih kemenangan, sedangkan visi besar Jokowi terhadap Indonesia perlu dilanjutlkan.

Atas pertimbangan masa depan bangsa Indonesia – keberlanjutan pembangunan dan ancaman politik identitas – menjadi pijakan utama Jokowi berkompromi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya. 

Inilah koalisi kebangasaan yang sangat ideal, meminjam bahasa Bung Willy Aditya ketika mengisi acara di Metro TV, dengan menyebut koalisi Jokowi Ma’ruf Amin Indonesia banget. Jokowi – Ma’ruf Amin gambaran dari Umarah dan Ulama.

Ini koalisi kebangsaan demi masa depan Ibu Pertiwi yang selama ini telah dinodai segelintir kelompok menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan.

Dalam kalkulasi politik koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin sudah menang satu langkah dibandingkan penantangnya karena label barisan bela ulama berpindah ke kubu Jokowi. 

Isu agama yang selama ini digunakan untuk menyerang pemerintahan Jokowi-JK sekarang berbanding terbalik, nyaris bahkan Probowo tidak menerima rekomendasi hasil ijtima para ulama. 

Rontok sudah bangunan persepsi masyarakat bahwa selama ini pemerintah Jokowi sering mengkriminalisasi ulama. 

Bicara strategi politik koalisi kerja menang selangkah dalam mendulang dukungan masyarakat.

Ada hal yang lebih penting dari sekadar kontestasi kekuasaan, yaitu persatuan masyarakat Indonesia yang beberapa tahun belakangan, puncaknya pilkada DKI, terpolarisasi akibat politik SARA dijadikan alat merebut kekuasaan. 

Jokowi bersama ketua partai koalisi menjatuhkan pilihan Ma’ruf Amin agar menghilangkan celah penggunaan isu agama dari pihak lawan yang hari ini sedang berlangsung. 

Politik identitas merupakan bom waktu yang mengancam keberagaman bangsa Indonesia, jika meledak tentu akan mencerai-beraikan persatuan yang selama ini sebagai modal utama bernegara.

Inilah sejatinya koalisi kebangsaan, narasi besar yang dibangun koalisi kerja tidak semata bicara kepentingan jangka pendek (kekuasaan), ada hal besar (keutuhan NKRI) yang harus dipertahankan demi masa depan anak cucu kelak. 

Bicara ancaman disintegritas bangsa bukanlah isapan jempol belaka, bukan semata legitamasi koalisi lantaran mencari dukungan masyarakat. 

Mari kita perhatikan negara-negara Timur Tengah, mereka runtuh karena terjadi perang saudara yang tidak berkesudahan, padahal negara mereka semua beragama Islam. Apalagi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, bahasa dan budaya yang berbeda-beda, tentu sangat sensitif jika politik identitas dijadikan panglima dalam kontestasi merebut kekuasaan.

Koalisi Jokowi–Ma’ruf Amin menyudahi cara kotor meraih kemenangan, mengahkiri pandangan Jokowi tidak berpihak ke ulama, dan mengembalikan sisa-sisa bibit kebencian atas nama agama yang diwariskan pilkada Jakarta kemarin. 

Fakta ini semakin menguatkan bahwa koalisi yang dibangun kubu Jokowi-Ma’ruf Amin adalah koalisi kebangsaan, bahwa konsensus dibangun meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kekuasaan. 

Sosok Ma’ruf Amin merepresentasikan golongan ulama yang memiliki kekuatan mempersatukan masyarakat yang faktanya nyaris ada dua kubu, ada kelompok menyebut dirinya golongan kampret dan kelompak satunya kecebong.

Di hari deklarasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, sang presiden menyampaikan pernyataan menarik. Ia mengapresiasi pilihan Probowo mengambil Sandiaga Uno sebagai pendampingnya. Jokowi berharap kontestasi nanti adalah pertarungan ide dan program kerja, bukan menggunakan isu yang tidak mencerdaskan masyarakat. Pernyataan tersebut membuktikan kenegarawanan seorang Jokowi, bertarung secara sportif dengan cara-cara yang membangun dan mencerdaskan, siap kalah dan sebaliknya siap  menang, serta lebih mengedapankan kepentingan bangsa.

Dari penjelasan yang dibangun orang nomor satu di negeri ini dalam menentukan pendampingnya, menunjukkan ia bukan pribadi yang lemah dan bukan petugas partai. Justru yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah sikap negarawan sejati, menanggalkan kepentingan pribadi dengan mengakomodasi aspirasi peserta koalisi demi masa depan NKRI. 

Fakta bahwa Jokowi orang bersih dan negarawan sejati juga diperkuat pernyataan Mahfud MD di acara ILC, ia tetap mendukung Jokowi karena empat hal: tidak korupsi, keluarga tidak bermain proyek, tegas dan peduli. 

Mahfud MD dalam pandangan publik orang yang paling kecewa saja tetap mendukung Jokowi. Bagaimana dengan kita? 

Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem DIY

,