Opini Detail

Pondasi Kebangsaan dan Keteladanan

Pondasi Kebangsaan dan Keteladanan

  • 02 Februari 2019
  • 1822

Oleh: H. Charles Meikyansah, S.Sos, M.Ikom*

KETIKA Republik ini diambang kemerdekaan, kita, Bangsa Indonesia dihadapkan pada kebuntuan rumusan kenegaraan. Dua rumusan, baik kaum nasionalis dan agama waktu itu berpotensi saling meniadakan. Itu sebabnya, beberapa perwakilan mengancam untuk saling memisahkan.


Bung Hatta membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk mencari kesepakatan. Tapi tetap menemukan kebuntuan. 


Bung Hatta mengutus Kasman Singodimedjo, lunaklah hati Ki Bagus Hadikusumo. Kasman Singodimedjo menjadi jalan keluar, konsesus tercapai karena ikhtiar. Lahirlah konsensus Ketuhanan yang Maha Esa, konsensus yang memenangkan semua. Konsesus yang lahir karena negarawan, bukan karena kepentingan.


Pendiri bangsa memberikan teladan. Celakanya, itu yang hari ini hilang dari elite kita. Keteladanan para negarawan adalah oase bagi bangsa. Agar Ibu Pertiwi tidak murung, agar negara tidak limbung.


Celakanya dan yang menggembirakan, keteladanan malah datang dari rakyat. Setahun ini saya keliling Jember dan Lumajang, Jawa Timur, dari pinggiran kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Kurang lebih sudah 500 titik dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang, saya turun. Dari daerah Baban Silo diujung paling selatan, hingga perkebunan Sukowono di wilayah paling utara. Dari Senduro hingga Jatiroto di Kabupaten Lumajang.


Saya menemukan oase keteladanan para pendiri bangsa yang hadir di tengah masyarakat pedesaan. Ketika saya ke Desa Sumberpakem, Sumberjambe, masyarakat memberikan teladan bagaimana hidup berdampingan dan penuh kedamaian antara umat Islam dan Kristiani. Kehidupan plural yang harmonis tidak hanya terjadi di Sumberpakem. Di Desa Sukoreno Umbulsari, umat Islam dan Hindu juga hidup berdampingan secara harmoni.


Di dua desa itu, ritus agama dan kehidupan sosial melebur menciptakan kehidupan yang harmoni. Sekat akan klaim kebenaran (truth claim) serta klaim keselamatan (salvation) yang di banyak tempat menjadi pemicu (triger) kerusuhan dan kekerasan atas nama perbedaan agama melebur menjadi identitas sosial yang malah merekatkan masyarakat di dua desa itu.


Masyarakat muslim di Sumberpakem, misalnya, ketika tetangganya yang beragama Kristiani meninggal dunia, datang dan ikut mendoakan. Begitu juga sebaliknya ketika ada umat Islam meninggal dunia, umat Kristiani ikut tahlilan.” Juga dengan partisipasi dan gotong royong mereka dalam memperbaiki rumah ibadah.


Begitu juga di Desa Sukoreno, Umbulsari. Ketika hari raya Nyepi masyarakat di Desa Sukoreno turut berpartisipasi dalam upacara Ogoh-ogoh yang dalam ritus agama Hindu sebagai upacara untuk mengusir roh jahat. Upacara ogoh-ogoh tidak hanya sebatas perayaan umat Hindu, tapi juga turut serta partisipasi dari warga yang memeluk agama non-hindu.


Dua kehidupan masyarakat multikultural di dua desa, Sukoreno dan Sumberjamber menjadi oase di tengah meningkatnya sikap intoleran. Dalam laporan survei The Wahid Institute yang bertajuk Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia, telah terjadi kenaikan sikap intoleran di Indonesia selama dua tahun belangkangan.


Pada tahun 2016, tingkat intoleransi di Indonesia sebesar 51%. Mirisnya, persentase intoleransi itu meningkat 6,1% menjadi 57,1% di tahun 2018. Lebih lanjut, dalam riset The Wahid Institute itu juga memotret bahwa sebesar 13,2% responden setuju untuk projihad kekerasan. Ini adalah potret realitas torelansi di Indonesia yang perlu kita renungkan bersama.


Selain riset The Wahid Institute, riset Social Progress Impretive yang berjudul Social Progress Index juga menunjukkan data yang sama bahwa terjadi tingkat toleransi di Indonesia. Skor toleransi dan inklusi Indonesia meningkat dari 29,57% pada tahun 2016 menjadi 35,47% pada tahun 2017. Apabila diperinci dalam variabel pembentuk dalam skor toleransi yang terdiri dari toleransi terhadap imigran, toleransi terhadap homoseksual, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, toleransi beragama, dan jaringan keamanan masyarakat, toleransi beragama menempati posisi paling rendah dengan skor 2,0.


Situasi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu kerja-kerja sosial dan keteladanan agar pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara terus kokoh.


 Cerita dua desa, Sumberpakem dan Sukoreno perlu diamplifikasi lebih besar lagi agar kemudian menjadi inspirasi. 


Kerja-kerja semacam ini tentu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, namun juga butuh kepedulian bersama demi teciptanya hamoni di tanah NKRI.


Sumberpakem dan Sukoreno memberikan teladan bagaimana keberagaman menjadi berkah, bagaimana kebersamaan menjadi kekuatan. Teladan bagaimana Pancasila diselenggarakan, teladan bagaimana kedamaian diwujudkan. Indonesia tidak akan besar kalau tiap tahun terus tersaji kekerasan antar anak bangsa. Sudah saatnya energi kita fokuskan untuk Indonesia lepas landas,  mengejar ketertinggalan.


Kerja-kerja politik harus berujung pada peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kehidupan harmoni dalam masyarakat.


Sumberpakem dan Sukoreno jadi modal besar bagi kita untuk melangkah ke depan, karena kesejahteraan tidak akan tercipta dari puing-puing permusuhan dan konflik antarsesama. Kita harus bangkit bersama. 


Bersama kita bisa, bersama kita menang.


*) Penulis adalah Caleg DPR RI Dapil IV (Jember & Lumajang) dari Partai NasDem

,