Opini Detail

Restorasi Parlemen; Refleksi Sekolah Legislatif Partai NasDem 2019 (1)

Restorasi Parlemen; Refleksi Sekolah Legislatif Partai NasDem 2019 (1)

  • 23 Agustus 2019
  • 114

Visi Indonesia


Oleh: Agustinus Moruk Taek


PRESIDEN-Wakil Presiden terpilih 2019, Joko Widodo-KH Maruf Amin mempunyai optimisme untuk membangun Indonesia menjadi negara terkuat di dunia. Optimisme pemerintah itu dituangkan dalam Visi Kerja 2019-2024. Lima hal pokok yang menjadi Visi Kerja Pemerintah 2019-2024 yakni: merampungkan infrastruktur pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi pemerintahan, menciptakan iklim invesitasi yang kondusif, dan pemanfaatan APBN secara tepat sasaran. 


Ke lima visi pemerintah ini―kata Jokowi dalam pidato pembukaan Sekolah Legislatif Partai NasDem, akan dikerjakan secara serius pada masa pemerintahan ini. Revolusi Industri 4.0 adalah tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk berkompetisi dengan negara-negara modern lain. 


“Kita tidak boleh takut dengan revolusi industri. Kita harus berani terlibat dan menjadi bagian dari segala perubahan yang terjadi. Kita harus mampu menjadi agen-agen perubahan bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Makna restorasi sesungguhnya ada di sini.” 

Demikian pesan Jokowi dalam pidato pembukaan Sekolah Legislatif Partai NasDem di Kampus Akademi Bela  Negara. 


Jokowi terus mendorong kader NasDem (secara khusus para anggota legislatif terpilih) untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju Indonesia maju.

 

Pemerintah tentu membutuhkan kontribusi banyak pihak termasuk partai politik. Sebagai instrumen demokrasi, partai politik entah sebagai koalisi maupun oposisi sejatinya perlu terlibat secara aktif dalam mendukung program pemerintah. Fungsi representasi di parlemen mengharuskan partai politik terlibat lebih dekat dengan masyarakat. Partai politik mesti bertanggung jawab dalam mengagregasi (interest aggregation) dan mengartikulasikan (interest articulation) kepentingan masyarakat ke dalam proses legislasi dan kebijakan publik. 


Dengan kata lain, parpol memiliki fungsi perantara (intermediary sector) yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Fungsi ini menurut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, harus benar-benar dimainkan oleh Partai NasDem. 


“Partai NasDem lahir untuk melakukan perubahan. Kita semua sadar bahwa demokrasi bangsa ini sedang berada dalam dilema ideologis. Bangsa Indonesia kehilangan orientasi hidup. Filsafah bangsa kian tersandera oleh praktik politik elite-oligarki. Karena itu bangsa ini butuh semangat perubahan. NasDem harus berdiri tegak bersama pemerintah untuk mengoptimalisasi optimisme pemerintah.” 

Begitu pesan Surya Paloh kepada semua peserta Sekolah Legislatif Partai NasDem 2019.


Eksistensi Partai NasDem selama lima tahun di Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla terbukti memberi warna baru dalam demokrasi Indonesia. NasDem mengambil sikap tegas dalam upaya mereorientasi peran partai politik di Indonesia. Upaya ini bertujuan menempatkan kembali partai politik sebagai bagian penting dari proses berdemokrasi yang benar di Indonesia. Spirit restorasi menjadi pilihan politik Partai NasDem untuk mempertegas posisinya baik sebagai intermediary sector yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat maupun sebagai alat kekuasaan untuk mengimplementasikan program pemerintah. 


Pilihan politik ini berimplikasi pada sikap NasDem yang selalu mendukung program-program pemerintah yang pro pada kesejahteraan masyarakat. Jusuf Kalla (JK) memberi apresiasi atas peran dan kontribusi tersebut. 


Di mata JK, NasDem adalah partai kaum aktivis-intelektual yang mempunyai visi besar untuk memajukan bangsa. Meski begitu, JK tetap mengingatkan kepada seluruh legislator terpilih agar terus melaksanakan tugas pengawasan dan pengabdian yang baik terhadap pemerintah sehingga terjadi balancing antara eksekutif dan legislatif pada masa pemerintahan Jokowi-Amin.



Belajar dari Pengalaman

Sebuah adagium klasik: pengalaman adalah guru yang terbaik jadi salah satu norma sosial yang dipegang teguh kader NasDem. Suatu pengalaman bisa positif, bisa negatif. Bisa menyenangkan bisa juga menyedihkan. 


Jika hendak maju dan berkembang, setiap orang dituntut untuk belajar dari pengalaman. Sebab pengalaman―apa pun bentuknya, selalu memberikan manfaat. Tergantung cara dan strategi menyikapi pengalaman tersebut. 


Kehadiran Siswono Yudo Husodo dan Enggartiasto Lukita dalam program Sekolah Legislatif untuk berbagi cerita/pengalaman merupakan bukti bahwa NasDem ingin terus mematangkan diri. Semua legislator terpilih diharapkan belajar dari pengalaman kedua tokoh NasDem ini untuk terus memotivitasi diri, meningkatkan kualitas pribadi, mendewasakan cara pandang, serentak mengakselerasi pengetahuan politik.


Siswono menggugat eksistensi legislator terpilih dengan pertanyaan terkait pilihan menjadi politisi yang baik atau politisi yang buruk.  “Apakah Anda ingin menjadi good politician atau bad politician?” 


Ini pertanyaan gugatan yang punya konsekuensi logis. Seorang legislator semestinya sejak awal sudah bertanya kepada diri sendiri tentang pilihan menjadi politisi yang baik maupun politisi yang buruk. Karena, refleksi atas pertanyaan inilah yang akan menentukan komitmen dan perjalanan karier politik seorang politisi ke depan.


Seorang politisi yang baik, menurut Siswono, adalah orang yang selalu memikirkan nasib orang kecil dan selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan. Idealnya seorang politisi mesti berjuang demi perubahan hidup masyarakat yang lebih baik. Politisi mesti bekerja tanpa pamrih untuk menata (memperbaiki kekacauan) kondisi sosial masyarkat. 


Tapi fakta memperlihatkan bahwa elite politik Indonesia masih terlibat dalam perdebatan ideologis (ideological battlefield) dan perebutan kekuasaan (power struggle) yang bermuara pada konflik kepentingan. Mereka ribut soal bagi-bagi kue kekuasaan dan lupa merespons penderitaan masyarakat. Perilaku politik semacam ini ditolak NasDem karena bertentangan dengan ideologi partai.

 

Dalam konteks kerja politik di parlemen, seorang legislator dituntut untuk memahami mekanisme kemitraan legislatif dan eksekutif. Memang terkesan teknis, tapi aspek kemitraan dalam kerja politik sangat penting. Enggar mengingatkan kepada semua legislator NasDem agar paham betul skema koordinasi dan tata krama dalam praktik kemitraan. 


“Apa pun tugas dan peran Anda di komisi, koordinasi dengan pemerintah adalah suatu keharusan. Setiap saat Anda akan berkomunikasi dengan pemerintah entah di level pusat maupun daerah.” 

Demikian pesan Enggar kepada seluruh legislator untuk belajar dan memahami cara membangun komunikasi politik yang baik. Mitra politik biasanya lebih respek pada politisi yang tahu tata krama dalam berkomunikasi.(*)


Agustinus Moruk Taek; Fasilitator ABN


,