Opini Detail

Selamat Jalan, Pak Habibie

Selamat Jalan, Pak Habibie

  • 12 September 2019
  • 198


Oleh Charles Meikyansah


KETIKA dalam perjalanan pulang ke rumah dari kantor DPP NasDem di Gondangdia, gawai saya tiba-tiba mendapatkan notifikasi dari grup WA yang biasanya sepi-sepi saja. Ketika saya buka, hanya innaillahi yang terucap.


Kita kehilangan bapak bangsa yang selama ini menjadi anutan. Innailahi, Pak Habibie. 


Bagi saya, cara mengenang yang baik bagi tokoh bangsa adalah mempelajari apa kebaikan yang ditinggalkanya. Meneladani pemikiran, sikap dan kerja dalam membangun republik ini. 


Sebagai presiden, meski berlangsung singkat selama 18 bulan, Bacharuddin Jusuf Habibie meletakkan pondasi institusionalisi yang demokratis. Ini yang menurut saya achivement paling besar Pak Habibie bagi bangsa dibanding sebagai bapak teknologi yang selama ini menjadi bencmark bagi pak Habibie. 


Di tangan Pak Habibie, Indonesia melangkah menjadi negara berpenduduk Islam  demokratis paling besar di dunia. Di tangan  Habibie, Indonesia memulai desentralisasi dari sebelumnya sentralisasi kekuasaan membuat Jakarta sangat dominan dalam menentukan arah politik dan pembangunan di Indonesia. 


Salah satu keputusan politik terbesar Pak Habibie adalah lahirnya UU No. 22/ 1999 dan UU No. 25/199 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menandai era baru desentralisasi kekuasaan.


 Desentralisasi, terlepas dari kelemahannya, merupakan eksperimen institutional building yang paling sukses dalam proses demokratisasi di Indonesia. 


Bagaimanapun juga selama 32 tahun, sentralisasi kekuasaan orde baru mengikuti hukum besi lord acton “power tends to corrupt, power absolutly, corrupt absolutly”. 


Peletakan pondasi institusi paling penting bagi perjalanan bangsa di mana daerah menentukan arah pembangunanya sendiri.  


Achivement paling besar lainnya adalah kebebasan pers. Lahirnya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers adalah buah kerja  Habibie. Praktis, sudah 20 tahun kita menikmati kebebsan pers. 


Bagaimanapun juga, berkat kebebasan pers, demokratisasi mampu berjalan selama dua dekade dengan capaian yang menggembirakan meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting pembangunan demokratisasi. Tanpa kebebasan pers, demokrasi yang bermutu adalah omong kosong. 


Kehidupan gelap pers melalui politik sensor dan pemberangusan orde baru adalah mimpi buruk pers. Maka ketika kebebasan pers dibuka, maka saat itulah kita sebenarnya sedang mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sosial politik. 


Selain desentralisasi dan kebebasan pers, demokratisasi militer melalui penghapusan dwifungsi ABRI adalah achivment Pak Habibie yang fundamental. Melalui Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, demokratisasi militer dimulai. 


Polisi kembali ke sipil, dan militer kembali ke barak. Tidak lagi menjadi kekuatan politik seperti orde baru melalui fraksi ABRI. Reformasi militer paling penting dalam sejarah demokratisasi bangsa ini. 


Setidaknya tiga achivment yaitu desentralisasi, kebebasan pers, dan penghapusan dwifungsi ABRI yang dilakukan  Habibie menandai era baru demokratisasi dan upaya menunaikan janji reformasi paling penting. Mengapa? Karena selama 32 tahun rezim autoritarian orde baru ditopang oleh tiga strategi utama yang direformasi Pak Habibie yaitu sentralisasi kekuasaan, pemberangusan pers dan dwifungsi ABRI. 


Tiga capaian paling penting di atas tidak mungkin diraih tanpa kepemipinan yang kuat yang berorientasi pada komitmen demokrasi dan masa depan Indonesia bukan hanya sekadar kepemimpinan yang berorientasi kalkulasi politik. 


Sebagai bangsa, kita memiliki utang kepada Pak Habibie. Kita, sebagai bangsa belum mampu menunaikan cita-cita beliau sebagai negara yang memiliki teknologi tinggi. Negara dengan industrialisasi canggih dan memiliki added value. Negara yang mampu keluar dari kutukan sumber daya alam (dutch desease). 


Hari ini kita masih memiliki ketergantungan yang besar atas sumber daya alam. Kita belum bisa melangkah ke depan menjadi negara maju dengan industrialisasi canggih. Kita masih mempu menjual batu bara dibandingkan mengekspor pesawat CN-219. 


Pak Habibie, 24 tahun yang lalu, melalui penerbangan perdana pesawat Gatotkaca N-250 pada 10 Agustus 1995, sedang mengirimkan pesan optimisme bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mampu sejajar dengan negara-negara maju dan memiliki teknologi canggih. 


Tidak ada penghargaan tertinggi kepada beliau selain bergotong royong, bahu membahu mewujudkan mimpi beliau bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju. Pondasi penting kehidupan demokrasi sudah diletakkan, mimpi Indonesia memiliki pesawat sudah ditunaikan, kita sebagai anak bangsa harus lebih baik dari beliau, demi Indonesia. 


Selebihnya, selamat jalan Pak Habibie. Alfatiha.* 


Charles Meikyansah; Anggota DPR 2019-2024

,
Berita Terkini