News Detail

NasDem Bela BK DPRD Kabupaten Pasuruan

NasDem Bela BK DPRD Kabupaten Pasuruan

  • 03 Juli 2020
  • 82
  • NasDem Kabupaten Pasuruan
  • Joko Cahyono

PASURUAN (3 Juli): Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) membela Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan yang mengeluarkan rekomendasi memberikan teguran keras kepada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto.

Agus Suyanto diberikan teguran keras karena terlibat pengadaan satu juta masker Covid-19. Agus melakukan perlawanan atas rekomendasi BK tersebut dan menguasakan kepada penasehat hukumnya, Suryono Pane, untuk melaporkan BK ke polisi. Agus menuding BK membuat laporan palsu atas rekomendasi yang diberikan pimpinan dewan. 

Ketua Fraksi NasDem DPRD Pasuruan, Joko Cahyono menyayangkan sikap dan tindakan Agus tersebut. Menurut Joko Cahyono yang juga Ketua DPD NasDem Kabupaten Pasuruan itu, laporan tersebut masih bersifat sementara sebelum diputuskan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 

“Kami siap membela marwah BK menghadapi siapapun yang melecehkan lembaga DPRD,” tegas Joko Cahyono.

Pembelaan NasDem terhadap BK DPRD Kabupaten Pasuruan karena menilai Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan (AKD) yang harus dijunjung tinggi oleh DPRD.

"Janganlah dinilai sepihak dan skeptis pada kacamata sumir dan negatif. Ini sama halnya menyerang marwah dan harkat martabat lembaga DPRD secara keseluruhan,” tandasnya.

Legislator NasDem itu menjelaskan, berdasar Tata Tertib DPRD, hasil rekomendasi BK yang saat ini beredar di publik, belum final karena belum dilaporkan dalam sidang paripurna. Sehingga hasil rekomendasi BK masih menjadi draft atau laporan kinerja sementara.

“Kalau BK melakukan pemalsuan dan akan dilaporkan polisi, anak kecil akan tertawa. Jika ada yang palsu, berarti ada yang asli. Sementara rekomendasi BK belum diputuskan dalam sidang paripurna,” jelas Joko dalam keterangan tertulisnya kepada partainasdem.id, Jumat (3/7).  

Sebagai orang yang melek politik, tambah Joko, semestinya Agus menempuh mekanisme klarifikasi kepada BK. Tetapi itupun dilakukan setelah ada laporan BK dalam Sidang Paripurna Dewan. (fauzi/*)