News Detail

NasDem Minta PT KAI Kuatkan Kapasitas Usaha

NasDem Minta PT KAI Kuatkan Kapasitas Usaha

  • 08 Juli 2020
  • 38
  • Fraksi NasDem
  • Subardi

JAKARTA (8 Juli): PT Kereta Api Indonesia (KAI) didorong agar menguatkan kapasitas usaha sehingga tidak bergantung pada penambahan modal atau subsidi dari pemerintah. Penguatan usaha itu dapat melalui berbagai strategi bisnis. Misalnya optimalisasi aset perusahaan, ekspansi jasa angkutan barang, dan pemanfaatan anak perusahaan yang bergerak di angkutan masal perkotaan. 

Hal itu dikemukakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi dalam rapat dengar pendapoat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT KAI di Jakarta, Rabu (8/7). Agenda rapat tersebut membahas pengajuan pinjaman modal sebesar Rp3,5triliun untuk menutupi neraca keuangan PT KAI yang minus akibat pandemi. Pengajuan modal kerja dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk soft loan selama jangka waktu 7 tahun.

Menurut Subardi, opsi-opsi penguatan usaha tersebut perlu disegerakan untuk mendukung new normal yang menuntut perlunya perubahan strategi perusahaan.

"Menghadapi new normal harus dengan strategi baru, agar setiap masalah KAI tidak bergantung pada subsidi pemerintah. Strategi ini menjadi ujian, apakah KAI tahan banting atau justru rapuh di tengah badai pandemi," ujar anggota DPR RI dari NasDem dari dapil DIY itu.

Legislator NasDem itu mengatakan sebelum melangkah ke strategi baru, KAI perlu melakukan audit internal agar efisiensi perusahaan tepat sasaran.

"Tidak ada pandemi Covid pun pasti kami dukung (untuk mendapatkan pembiayaan dari negara). Namun audit internal sangat penting untuk membuktikan permasalahan tersebut benar-benar akibat pandemi, atau justru kesalahan terstruktur perusahaan yang banyak terjadi di BUMN lainnya," ujar Subardi yang juga Ketua DPW NasDem DIY itu.

Rapat menyimpulkan, usulan PT KAI menambah modal perusahaan akan ditindaklanjuti. Komisi VI DPR memandang pemberian modal dalam bentuk PMN memang kewajiban negara kepada perusahaan BUMN dengan kepemilikan modal 100% oleh negara.(RO/*)