News Detail

KPK ajak NasDem Diskusi Sistem Integritas Partai Politik

KPK ajak NasDem Diskusi Sistem Integritas Partai Politik

  • 13 September 2017
  • 6
JAKARTA (13 September): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menerima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di Auditorium DPP Partai NasDem, Jalan RP Suroso, Cikini Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13 /09).



Hadir pada pertemuan tersebut Sekjend Partai NasDem Johny G Plate, Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi dan Amelia Anggraeni serta DPP NasDem, Ketua DPP Nining Indra Saleh, Ketua OKK Jeannette Sudjunadi, Ketua Bappilu Efendy Choiri, Ketua DPP Taufik Basari, Wasekjend Willy Adity serta fungsionaris DPP lainnya.

Sementara KPK hadir Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Samsudin Haris dari LIPI serta staff KPK lainnya.

Pada kesempatan tersebut, KPK menawarkan kerja sama sistem integritas untuk partai politik (parpol). Salah satu contohnya yaitu agar calon kepala daerah yang maju dalam pilkada bebas dari mahar.



"Bukan untuk diskui saja tapi untuk menawarkan kerja sama kepada partai politik di Indonesia untuk mulai membangun sistem integritas di partainya," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP NasDem Bidang Pendidikan Politik Kebudayaan Nining Indra Saleh menegaskan komitmen Partai NasDem terkait politik tanpa mahar. Nining juga menyebut sejak awal ada pembangunan karakter anti korupsi pada kader-kader NasDem.

"Implementasi anti korupsi kita lakukan salah satunya dana daerah kemudian untuk pilkada kita tetap konsisten politik tanpa mahar," ucap Nining.



Sementara Sekjen Partai NasDem, Johnny G. Plate kembali menegaskan spirit Partai NasDem yang mengusung Politik Tanpa Mahar. Johnny menjelaskan, semua biaya hajat politik kader NasDem memang dibiayai partai dan tanpa mahar. Bahkan, sampai urusan terkecil sekalipun, seperti biaya pengadaan materai.

"Politik Tanpa Mahar itu bukan pencitraan, silahkan periksa seluruh kader NasDem yang pernah mengikuti pemilihan umum, semua biaya ditanggung NasDem termasuk biaya survei," ujar Johnny G. Plate.

Dalam diskusi itu juga ditegaskan bahwa Kader NasDem yang terlibat tindak pidana korupsi juga langsung diberhentikan partai. Meski di UU MD3 disebutkan untuk diberhentikan sementara hingga selesai kasusnya, tetapi Partai NasDem berkomitmen dengan semangat anti korupsi berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Johnny mengungkapkan, usia Partai NasDem saat ini masih terbilang muda. Untuk itu, dia meminta agar Partai NasDem jangan disamakan dengan partai politik yang usianya sudah menginjak puluhan tahun.

"Usia Partai NasDem masih sangat muda, baru 6 tahun, masih banyak tahapan menuju keinginan publik, sekolah legislatif menjadi salah satu tahapan menuju keinginan publik," lanjut Johny.

Setelah mendengar paparan fungsionaris DPP NasDem, Pahala Nainggolan mengapresiasi dan tertarik dengan spirit Partai NasDem yang mengusung ‘Politik Tanpa Mahar’. Menurutnya, apa yang dilakukan Partai NasDem sudah memenuhi indikator utama syarat menjadi partai politik yang cerdas dan berintegritas.

"Kami (KPK) tertarik dengan ‘Politik Tanpa Mahar’ Partai NasDem, sebab kami tahu bahwa modal politik itu sangat mahal, dan hampir 70% menggunakan bantuan sponsor dan akan dibayarkan setelah terpilih nanti melalui proyek belanja daerah," ujar Pahala Nainggolan.(*)