News Detail

Kritik Tanpa Data Bertujuan Memancing Emosionalitas

Kritik Tanpa Data Bertujuan Memancing Emosionalitas

  • 15 September 2018
  • 61
  • Nasdem
  • Radhar Panca Dahana
  • Nyarwi Ahmad
  • SYL

JAKARTA (14 September): Director For Presidential Studies Decode yang juga pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menuturkan, kritikan tanpa basis data yang kuat dari para elite politik disinyalir bertujuan hanya untuk memancing emosionalitas lawan politik.  


Kritikan yang tidak berdasarkan data dan fakta dinilai efektif untuk menarik perhatian massa pendukung maupun lawan politik.

 

"Elite politik yang seperti itu kan tujuannya ingin mendapatkan respons, pengaruh, kadangkala kritikan-kritkan atau argumen berbasis data itu kurang menarik," tutur Nyarwi saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (14/9).

 

Nyarwi melanjutkan, argumen yang mengandung konten emosionalitas cenderung memiliki daya tarik yang lebih tinggi. Tidak jarang argumen-argumen tersebut pada kenyataannya sering dikaitkan dengan isu personal antara tokoh satu dan tokoh yang lain.

 

"Kritikan lebih menyerang personalitas, tidak heran jika kadang kritikan tersebut memancing emosi dari massa pendukung," tuturnya.

 

Nyarwi melanjutkan, elite politik yang berbicara tidak berdasarkan data dan fakta dinilai sesungguhnya telah gagal menjadikan rasionalitas sebagai pijakan membangun pendapat. Hanya bisa membangun opini dari elemen personalitas yang kemudian berujung pada bahan saling olok di sosial media.

 

Terbaru, Partai NasDem telah melakukan somasi kepada mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) karena dinilai telah melakukan fitnah dan ujaran kebencian yang disampaikan oleh mantan  kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait kebijakan impor Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

 

 NasDem menganggap RR berbicara tanpa menggunakan data dan fakta yang valid.

 

Ketua DPP NasDem bidang Otonomi Daerah Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPP Partai NasDem Jakarta, Selasa, (11/9) menuturkan bahwa RR telah melakukan fitnah keji yang tidak mendasar dan mengarah kepada pembunuhan karakter seseorang. RR juga telah merendahkan martabat Presiden Indonesia Joko Widodo karena menggambarkan seolah presiden mudah ditekan orang lain.

 

"Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baik dalam kapasitas sebagai ketua umum partai ataupun pribadi tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan pemrintah, apalagi hingga ikut mengatur atau mengambil keuntungan dari impor," papar Syahrul. 

 

Sementara itu, di tempat terpisah budayawan Radhar Panca Dahana, mengingatkan peyelenggaraan pemilu termasuk pilkada belakangan kerap didominasi oleh pandangan  politik ekonomi, dan hukum yang bersifat reaktif dan pragmatis. "Jika tujuannya untuk menghadirkan pilkada  yang baik dan benar,  perspektif kebudayaan juga harus digunakan," tambah Dahana.

 

Pandangan ini juga penting untuk memahami politik identitas. Pasalnya menurut Dahana, identitas merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap bangsa.

 

Namun di Indonesia, identitas yang berlaku  tidak bersifat kompetitif dan segregatif. Sebaliknya, pembentukan identitas di negeri ini  itu bersifat intra-kultural, melebur dan silang-budaya. Artinya, setiap insan tidak hanya membutuhkan kehadiran orang lain, tetapi juga mau menerima kelebihan dan kekurangan, bahkan menyerap identitas kebudayaan suku- bangsa yang berbeda.

 

Dengan pandangan itu, kehadiran politik identitas dalam pilkada seharusnya dirayakan dengan damai, bukan malah menimbulkan konflik dalam masyarakat. (Uta)