News Detail

Dibutuhkan Politik Identitas yang Membangun

Dibutuhkan Politik Identitas yang Membangun

  • 10 Oktober 2019
  • 161
  • DPP NasDem


JAKARTA (10 Oktober): Dibutuhkan politik identitas sebagai keunggulan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia, bukan menghancurkan maupun memecah belah. Hal itu mencuat dalam diskusi perumusan Garis Besar Haluan Partai (GBHP) NasDem yang diadakan di Auditorium DPP Partai NasDem Jakarta, Kamis (10/10).


Hadir dalam FDG tersebut para narasumber yakni pemikir kebangsaan Yudi Latief, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat, dosen UI Kusnanto Anggoro dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pendeta WTP Simarmata. Diskusi dibuka Koordinator GBHP NasDem Martin Manurung yang juga anggota Fraksi NasDem DPR RI.


Menurut Kusnanto Anggoro politik identitas tidak akan pernah bisa dihilangkan. Maka yang terpenting adalah mengatur dan mengarahkan politik identitas ke arah yang positif.


"Sebenarnya ada pikiran cerdas dari Partai NasDem mulai merumuskan hal-hal itu. Politik identitas sebenarnya baik saja bila diterapkan dengan baik tanpa kekerasan karena mampu memajukan keberagaman identitas Indonesia. Itu sebagai kelebihan bangsa ini," kata Dosen FISIP UI dan Universitas Pertahanan tersebut.

Sementara itu cendekiawan dan pemikir Yudi Latief mengatakan isu politik identitas tidak hanya dilihat dari perspektif masyarakat, tetapi juga harus dipandang dari sisi negara. Isu politik identitas menguat ketika kapasitas negara lemah.


‘’Negara harus kuat dalam memenuhi kebutuhan materil dan spirituil masyarakat. Kalau peran negara lemah maka politik identitas akan menguat. Faktor yang mempengaruhi politik identitas adalah state capacity yang bermasalah. Kalau state capacity bermasalah maka partai politik bermasalah. Kalau partai politik bermasalah maka ada sistem dan gagasan yang salah ," tegas Yudi Latif.

Guru Besar Komaruddin Hidayat mengatakan, partai politik sebenanya menjadi kunci dalam memperbaiki kehidupan bernegara. Alasannya, partai politik memiliki legalitas dan akses kepada negara. Dengan demikian, sangat penting partai politik memiliki gagasan yang baik, akurat dan jelas.


Pemuka agama Pdt WTP Simarmata mengajak masyarakat di segala tingkatan untuk menjaga toleransi. Hal tersebut harus dimulai dari para pemuka agama yang menjadi penguat toleransi agar identitas sebagai bangsa semakin kokoh.


"Seharusnya identitas dibangun untuk melawan pengaruh dari luar negara, bukan malah memecah belah di dalam. Inilah yang terjadi di Indonesia, memecah belah di dalam, sampai kita lupa telah dimasuki kepentingan asing," kata Simarmata.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Rachmad Gobel menegaskan Partai NasDem sudah mencoba melakukan perubahan melalui restorasi. Politik tanpa mahar menjadi langkah awal dalam membangun kondisi politik yang lebih baik.


"Politik tanpa mahar NasDem sudah sebagai langkah awal. Partai politik memiliki kewajiban membangun bangsa dan negara, karena memiliki kewenangan," kata Gobel.

Sejumlah anggota DPR dari Fraksi NasDem serta fungsionaris Partai NasDem menghadiri diskusi tersebut. Di antaranya adalah Syarif Abdullah Alkadrie, Ratih Megasari Singkarru, Charles Meikyansah, Nurhadi, Rico Sia, Lisda Hendrajoni, Sulaeman Hamzah, Taufik Basari, Farhan, Gus Choi, Yasin Limpo, Sondang Tampubolon. (*)

Berita Terkini