REVISI UU KPK: Untuk Perbaikan

0

NASKAH Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang dikaji DPR. Pemerintah yang pada awalnya menolak keras revisi UU KPK mulai melunak.

Pemerintah memberi koridor bahwa revisi harus dalam konteks memperkuat KPK. Jika tidak, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan.

Partai NasDem pun sejak awal sudah menegaskan bahwa mendukung revisi UU KPK. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai acara buka puasa di Kantor NasDem Jakarta pada tahun 2015 (20/6/2015) menegaskan NasDem mendukung revisi UU KPK bila memang bertujuan untuk perbaikan.

UU No.30 Tahun 2002 sudah berusia 14 tahun. Dalam kurun 14 tahun itu banyak perubahan telah terjadi. Misalnya, penetapan tersangka yang tadinya tidak termasuk dalam obyek praperadilan, kini dibolehkan. Alasannya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

NasDem beranggapan bahwa revisi UU KPK perlu untuk semakin memperkuat lembaga antirasuah itu. Artinya revisi itu harus jauh dari semangat mengamputasi KPK.

Senjata pamungkas KPK adalah hak sadap. Ada pihak ingin agar hak sadap itu ditanggalkan. Ada pula yang ingin mempersulit penggunaan hak sadap tersebut. Bagi NasDem hak sadap adalah mutlak dan prosedurnya tidak boleh berbelit. KPK tetap saja ‘leluasa’ menggunakan hak sadap seperti sekarang ini.

Sudah terbukti bahwa hak sadap KPK itu benar-benar ampuh menjerat koruptor. Dengan hak sadap itu KPK sering melakukan tangkap tangan pejabat-pejabat negara yang sering melakukan transaksi.

Sedangkan yang terbuka untuk didiskusikan pada revisi UU KPK itu adalah soal pemberian wewenang surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada KPK. Dalam UU No.30 Tahun 2002, KPK tidak mempunyai hak SP3. Artinya, setiap perkara korupsi yang sudah diproses KPK harus berlanjut ke persidangan, dan tidak boleh dihentikan.

Padahal, tidak tertutup kemungkinan dalam setiap tahapan proses itu terjadi kekeliruan dan kesalahan. Namun karena tidak ada SP3 maka setiap perkara yang ditangani KPK wajib dibawa ke persidangan. Tidak adanya SP3 itu seolah mengatakan proses yang berlangsung di KPK zero kesalahan dan penyidik KPK tidak mungkin melakukan kekeliruan.

Jika kelak KPK diberi hak SP3 maka harus pula dilakukan secara ketat.

Intinya NasDem mendukung revisi UU KPK semata-mata untuk memperkuat KPK. Tidak untuk melemahkan, apalagi mengamputasi KPK.*

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: