Fraksi NasDem Harus Jadi Katalisator Perubahan DPR
JAKARTA (9 April): Fraksi Partai NasDem DPR harus menjadi katalisator perubahan di Dewan. Citra DPR yang masih buruk di mata masyarakat, membutuhkan berbagai inovasi dan perbaikan, yang dalam bentuk paling mendasar bisa dimulai dari perbaikan tingkat presensi.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR Syarif Abdullah Alkadrie, mengemukakan itu dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu, (9/4). Dia mengemukakan itu terkait hasil penelitian WikiDPR yang dirilis pekan lalu mengenai presensi fraksi-fraksi DPR yang mana Fraksi NasDem mencatat tingkat kehadiran tertinggi, 63% dalam setiap rapat DPR.
Sepanjang masa sidang ketiga yang terhitung mulai 11 Januari 2016 hingga 18 Maret 2016, selain NasDem tertinggi, tingkat kehadiran fraksi-fraksi lain dalam setiap rapat DPR berturut -turut adalah Fraksi Partai Gerindra (60%), Hanura (58%), PKS (58%), Golkar (56%), PKB (55%), PAN (55%), Demokrat (54%), PPP (45%) dan PDIP (42%).
“Saya ucapkan terima kasih kepada anggota Fraksi NasDem atas kerja kerasnya. Ke depannya, kita harus menjadi katalisator perubahan di DPR,” ungkap Syarif Alkadrie.
Dia menegaskan, hasil penelitian WikiDPR tersebut harus menjadi cambuk bagi fraksi NasDem untuk terus meningkatkan kinerja. Lebih dari itu, menurut Syarif, capaian yang dicatat fraksinya itu juga akan dijadikan sebagai katalisator bagi fraksi-fraksi lain di DPR.
Lebih dari sekadar angka kehadiran, Syarif berharap setiap anggota DPR juga terlibat aktif menyumbangkan kontribusinya dalam setiap sidang DPR. Masing-masing anggota, baik dari Fraksi NasDem maupun fraksi lain harus terbiasa memperbarui ide dan gagasan guna mencari solusi bagi setiap persoalan publik.
Jika hal itu melekat menjadi kebiasaan para anggota DPR, kata Alkadrie, idealisme para wakil rakyat akan terjaga, dan secara perlahan kinerja DPR akan membaik. Syarif memberi catatan terkait sulitnya menjaga disiplin dan tanggung jawab sebagai entitas perwakilan rakyat.
“Tiga fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan, harus terus diakselerasi. Untuk melakukannya, kita harus merawat tanggung jawab dan disiplin kerja yang tinggi,” ungkap legislator dari dapil Kalimantan Barat itu.
Menanggapi persepsi publik bahwa DPR masih berkinerja buruk, Syarif berdalih bahwa berbagai upaya telah ditempuh guna memacu kinerja anggota DPR. Salah satunya adalah memangkas durasi masa reses, dari satu bulan menjadi dua minggu. Hal ini dilakukan agar anggota DPR memiliki waktu lebih banyak untuk menyelesaikan target-target legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Selain itu, Syarif juga menggarisbawahi perlunya koordinasi timbal balik dengan pemerintah, mengingat penerbitan UU harus melewati persetujuan pemerintah.
“Semua harus dipacu. Kita tidak pesimis. Saat ini sebenarnya pemerintah juga tak memerlukan banyak UU. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berkinerja baik,” kata Syarif.
Peran sebagai katalisator perubahan di DPR sudah dimainkan Fraksi NasDem. Selain mencatat presensi tertinggi, sebelumnya seluruh anggota Fraksi Partai NasDem DPR mengembalikan kenaikan tunjangan anggota DPR dan melarang anggotanya studi banding ke luar negeri terkecuali bagi anggotanya di komisi-komisi yang memang terkait dengan luar negeri.*
