Surat Fadli Zon terkait Menteri BUMN Dinilai Ilegal

0

JAKARTA (20 Juni): Surat Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengenai larangan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno mengadakan rapat kerja dengan DPR dinilai ilegal.

Adalah Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Desmond J Mahesa (Gerindra) yang mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (19/6). Menurut dia, larangan terhadap Menteri Rini Soemarno mengikuti rapat kerja dengan DPR, dikeluarkan tanpa meminta pendapat fraksi-fraksi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR, sebelum diputuskan dalam rapat paripurna.

“Itu bukan keputusan Pansus. Sebelumnya tidak pernah dimintakan pendapat mini fraksi di Bamus, tiba-tiba di paripurna muncul. Jadi surat itu harusnya ilegal karena tidak sesuai prosedur,” kata Desmond.

Selain itu, Desmond juga mengungkapkan dalam rapat Bamus tidak pernah dibacakan atau dibahas untuk melarang Menteri BUMN rapat dengan DPR seperti yang disebutkan Fadli Zon sebagai rekomendasi Pansus Pelindo II.

Menurut Desmod, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (PDIP) dan Fadli Zon (Gerindra) turut bertanggung jawab terkait surat tersebut.

Dengan adanya larnagan tersebut, di masa sekarang timbul permasalahan, mitra Kementerian BUMN di DPR yakni Komisi VI DPR kesulitan menjalankan fungsi pengawasan.

“Ketua Pansus tidak mengerti,” cetus Desmond.

Karena ilegal, Desmond menganggap dapat saja surat itu dicabut asalkan melalui persetujuan anggota dewan dalam rapat paripurna karena pada dasarnya larangan terhadap Menteri Rini, bukan merupakan rekomendasi Pansus Pelindo II.

“Bisa diparipurnakan lagi, kenapa tidak?” tukas pimpinan Komisi III DPR tersebut.

Sebelumnya, Fadli Zon mengaku surat larangan rapat kerja bagi Menteri BUMN yang ditandatanganinya ialah perpanjangan dari rekomendasi Pansus Pelindo II.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan surat larangan terhadap Menteri Rini menghadiri rapat di DPR tertanggal 18 Desember 2015 itu dikeluarkan saat Fadli Zon menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR setelah Ketua DPR Setya Novabto menundurkan diri. Surat itu belum dibahas di tingkat pimpinan dewan.*

Leave a Reply

%d bloggers like this: