BUMN Harus Menjadi Instrumen Keuangan Negara
JAKARTA (7 September): Penanaman Modal Negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi perdebatan di DPR. Rapat Panitia Kerja (Panja) PMN dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan puluhan direktur dari berbagai BUMN terakhir, masih menyisakan kebuntuan terutama menyangkut peruntukannya.
Aset BUMN yang bernilai lebih dari Rp 4.000 triliun nampaknya belum produktif menyumbang deviden kepada negara.
Anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo dari Fraksi NasDem menilai, BUMN saat ini masih menjadi beban negara. Dari puluhan BUMN, negara hanya menerima setoran deviden hampir Rp 40 trilliun saja di tahun 2015. Jumlah setoran ini tidak berbanding lurus dengan modal yang negara salurkan pada APBN P 2016 yang mencapai Rp 53,9 triliun.
“Logikanya adalah negara harusnya untung, lah ini kebalikannya. Negara terus menyalurkan PMN tapi setorannya ke negara dibawah nilai PMN itu sendiri,” ungkapnya, seperti dilansir dari fraksinasdem.org.
Di tengah seretnya penerimaan negara dari sektor pajak, harusnya BUMN menjadi instrumen untuk menambal keuangan Negara. Perubahan paradigma berbisnis dari BUMN perlu diubah demi menciptakan BUMN yang profitable.
Menurut legislator asal Jawa Tengah III ini, Presiden punya kuasa penuh untuk memaksa para direktur utama tiap BUMN untuk memenuhi target yang telah dipasang. Dengan begitu, BUMN-BUMN akan terpacu untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya guna membiayai kebutuhan negara.
“Begini, misalnya kita butuh uang Rp 1.000 triliun, nah itu bisa dibagi ke berbagai BUMN supaya memenuhi kebutuhan tersebut. Uang 1.000 triliun dibagi jumlah BUMN, dan sesuaikan proporsionalnya,” terangnya.
Politisi NasDem ini menyatakan, fraksinya mempertanyakan peruntukan PMN itu untuk apa.
“Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju jika PMN dianggarkan untuk meningkatkan deviden. Sebaliknya, jika belum jelas peruntukannya, alokasi PMN sebaiknya ditinjau kembali,” tegas Donny lagi.
Lebih jauh menuturkan, besarnya PMN untuk membiayai BUMN yang tidak produktif hanya akan menghamburkan uang negara saja. Lebih baik uang sebesar itu digunakan untuk kebutuhan rakyat yang paling mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.(*)
