Tunduk Komitmen Partai Tolak Kunjungan ke Luar Negeri
DENPASAR (6 Oktober): Usulan kader Denpasar di DPRD Denpasar agar melakukan rasionalisasi terhadap dana perjalanan dinas ke luar negeri (LN), tidak terealisasi. Karena dalam rapat pimpinan dewan disepakati tetap memposting agenda perjalanan ke luar negeri.
Mengenai hal ini, NasDem mengusulkan untuk dirasionalisasi karena masih banyak kekurangan dana untuk memenuhi pembangunan demi kepentingan masyarakat Kota Denpasar. Hal ini ditegaskan anggota DPRD Denpasar dari Partai NasDem A.A. Ngurah Gede Widiada di kantornya, Rabu (5/10).
Pihaknya menyadari perjalanan dinas ke luar negeri sangat penting untuk meningkatkan wawasan dan memahami perkembangan penataan kota serta peradaban masyarakat internasional. Hanya saja, NasDem melihat kondisi anggaran yang terdampak rasionalisasi, yakni penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), mesti ada skala prioritas.
“Kita boleh saja posting di tahun berikutnya kalau APBD kita sudah kembali normal, karena ini memang diatur regulasi dan sepanjang mendapat izin pemerintahan atasan dan memang ada agenda yang menjadi urgensi kunjungan atau undangan dari negara yang dituju. Untuk itu, anggaran tahun ini kami usulkan dikoreksi,” ujar Ngurah Gede Widiada, seperti liris yang diterima redaksi.
Meski rapim memutuskan tetap melakukan posting anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri, pihaknya tetap tidak akan ikut kegiatan dimaksud.
“Ini bukan maksud melawan keputusan rapim, tapi kami harus tunduk pada komitmen partai, sehingga kami tidak ikut dalam kunjungan mendatang” ujar politisi yang sudah beberapa periode di lembaga legislatif ini.
Widiada menegaskan, NasDem sejak awal telah mengusulkan agar melakukan rasionalisasi perjalanan dinas ke luar negeri. Menyusul adanya penundaan pencairan dana dari pusat yang mempengaruhi keuangan daerah secara signifikan.
“Jadi, kami tidak mungkin menelan ludah sendiri, mengusulkan dipangkas, tapi kalau ada perjalanan ke luar negeri, tetap ikut. Kami tidak seperti itu” ujar penglingsir Puri Peguyangan ini.
Dikatakannya juga, sebagai kader partai, pihaknya harus mengawal kebijakan partai yang diminta semua kader harus lebih memahami perubahan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Jadi, ketika kami diminta untuk mempersiapkan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri oleh sekretariat, kami menyatakan tidak ikut”, tegasnya (*)
