Warga Jakarta Tetap Dukung Basuki Djarot
JAKARTA (22 November): Mantan Inspektur Jendral Mabes ABRI Laksamana Madya (Purn) Sumitro, yang juga mantan Duta Besar Iran yang datang ke Balai Rakyat Rumah Lembang meminta kepada warga Jakarta yang mendukung pasangan Basuki Djarot untuk tidak kendur dalam memberikan dukungannya hingga, 15 Februari 2017.
“Kita khawatir pasti atas status Ahok sebagai tersangka, akan tetapi jika sampai Ahok dijatuhi hukuman dan di penjarakan, berarti Indonesia tengah menunjukan wajah busuknya. Kita tidak usah bingung, proses hukum sedang berjalan," ungkap Sumitro di depan Djarot Syaiful Hidayat, Selasa (22/11).
Sumitro menekankan, bagi warga yang membela Ahok gunakanlah basis nurani, bukan basis hukum. Basis hukum itu urusan membela Ahok di pengadilan.
“Kita harus menggunakan basis nurani, karena hati nurani tidak akan bisa dikalahkan," tegasnya.
Sementara Djarot mengatakan, kebijakan Basuki-Djarot bukan memberi secara materi kepada warga, tetapi memberdayakan. "Begitu pula kepada warga penyandang difabel pasangan Basuki Djarot tidak akan mengasihani akan tetapi akan memberdayakan," ujar Djarot saat merespon seorang warga Jakarta penyandang difabel M. Ramjani, yang datang ke Balai Rakyat, di Rumah Lembang.
Djarot yang menggantikan Ahok untuk melayani warga yang ingin menyampaikan keluhannya, mengingatkan kepada warga Jakarta, bahwa Basuki-Djarot ingin memberdayakan dan mengangkat harkat dan martabat warga Jakarta.
“Jadi jangan salah sangka jika kami membenahi tempat-tempat kumuh, kami tidak menggusur, kami merelokasi warga Jakarta yang tidak mampu dan tinggal di rumah-rumah kumuh dan kolong jembatan, ke tempat yang layak dan manusiawi,” ujarnya.
Sependapat dengan Ramjani yang tidak minta dikasihani, Djarot menceritakan, apa yang sudah dilakukan oleh pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Djarot adalah dengan cara membeli produk kerajinan mereka, dan menjualnya di pasar.
“Lagi-lagi, kami di sini tidak memberi tetapi memberdayakan,” tegasnya.
Sesuai dengan kebijakan Basuki-Djarot yang tidak memberi tetapi memberdayakan, sekaligus menegakan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Dia mengingatkan bahwa Kartu Jakarta Pintar yang berjumlah 531.000 dengan mengeluarkan anggaran Rp.2 triliun diperuntukan bagi warga yang tidak mampu.
“Jadi kalo ada pendukung Basuki Djarot ditarik kembali KJP-nya karena dinilai mampu, ya jangan marah dan kecewa,” pinta Djarot kepada Ibu Anah yang KJP untuk anak-anaknya dicabut karena dinilai mampu oleh kepala sekolah tempat anaknya sekolah.
Kita akan terus melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan bagi warga Jakarta, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, ujar Djarot. Karena masih ada juga warga yang mampu yang menggunakan KJP, seharusnya itukan untuk warga yang miskin dan kami ingin secara berkeadilan seluruh warga Jakarta dapat menikmatinya,” imbuhnya.
Geri seorang warga dari keluarahan pasar baru menyampaikan beberapa keluhannya kepada Djarot, tentang PPSU yang isinya ternyata orang-orang dari luar DKI Jakarta, dari Bekasi dan wilayah luar Jakarta lainnya, dan ada juga orang yang karena dekat dan sudara lurah. Dengan tegas mantan walikota Blitar dua periode ini mengatakan bahwa apa yang terjadi di Kelurahan Pasar Baru itu sudah menyalahi ketentuan.
Harus diingat bahwa Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum itu tenaganya diutamakan orang setempat, kata Djarot, karena merekalah yang lebih tahu tentang apa saja sarana dan prasaranan di wilayah mereka.
“Bagaimana mungkin kalo yang bekerja orang luar Jakarta,” jelas Djarot.
Dihadapan warga yang hadir di Rumah Lembang, Djarot, menjelaskan bahwa jika nanti terpilih kembali maka semua kebijakan yang telah di jalankan akan dievaluasi, agar betul-betul tepat sasaran dan akan ditingkatkan lagi.(*)
