Pergantian Ketua DPR Harus Perhatikan Etika, Moral

JAKARTA (23 November): Wacana pergantian Ketua DPR terus menggelinding.  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem  Luthfi A Mutty mengatakan, pergantian Ketua DPR merupakan urusan internal Partai Golkar. Meskipun begitu, legislator asal Sulawesi Selatan ini menyayangkan adanya wacana pergantian dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Anggota DPR RI Komisi II ini menganggap, Setya Novanto  yang sebelumnya menjabat Ketua DPR, telah memutuskan mundur dari jabatannya.

"Kita hidup berdasarkan aturan hukum itu penting. Tapi di atas aturan hukum ada etika. Etika persoalannya moral. Ini perlu diperhatikan," ujar Luthfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Laki-laki berkumis tebal ini menduga, ada syahwat politik yang menggebu di balik wacana pergantian Ketua DPR. Luthfi khawatir, jika pergantian Ketua DPR direalisasikan, energi bangsa akan tersita karena akan muncul perdebatan-perdebatan dan diskursus.

Padahal menurut Luthfi, banyak persoalan yang mesti dituntaskan oleh DPR. Salah satunya berkaitan dengan karakter legislator.

"Sekarang rakyat menyoroti DPR sebagai salah satu institusi yang paling tidak dipercaya. Katanya sarang KKN, Korupsi lah. Ya sudah kita perbaiki karakter DPR itu," ujar Lutfhi.

Sedangkan bagi Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie, pergantian Pimpinan DPR harus melihat penjelasan terkait alasan pengembalian kembali posisi Ketua DPR RI kepada Novanto.

"Bagi kami terserah siapa saja, yang penting kepentingan dewan itu bukan sesaat. Bagaimana DPR mempunyai kedudukan yang sederajat, fungsi yang strategis, pengawasan, legislasi dan anggaran.  Bagaimana kehadiran secara baik, dan sempurna," ujar legislator asal Kalimantan Barat itu.

Lebih jauh Syarief juga berharap, pergantian itu harus dimiliki orang yang memiliki kredibiltas dan moralitas.

Seperti diketahui, Partai Golkar kembali mewacanakan ingin mengembalikan kursi ketua DPR RI dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.(*)