Waspadai Jebolnya BPJS Kesehatan

PURWOKERTO, JATENG (23 November): Setiap bulan Negara menanggung sekitar Rp 19 triliun untuk berbagai penyakit yang didominasi tergolong penyakit berat. Angka tersebut sedikit banyak memengaruhi keseimbangan perusahaan sebagai penyedia asuransi bagi warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dampaknya cukup serius, beban keuangan Negara semakin besar karena Negara menanggung dan menjamin kesehatan masyarakat miskin. Kondisi ini menyebabkan bengkaknya subsidi negara untuk menjamin tersedianya pelayanan pengguna BPJS sedikit mengkhawatirkan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Amelia Anggraini dalam kuliah umum bertajuk ‘Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia dan SDM Kesehatan’ di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Senin (21/11).

“BPJS kesehatan ini bisa jebol loh kalau lama-lama seperti ini. Dominan yang dicover adalah penyakit-penyakit yang tergolong berat seperti struk, cuci darah dan lain-lain,” kata Amelia.

Politisi NasDem tersebut memaparkan penyakit berat saat ini bukan lagi didominasi masyarakat kelas menengah ke atas. Justru dewasa ini, penyakit berat tersebut banyak diderita masyarakat menengah ke bawah.

“Penyakit berat tersebut pemicunya adalah gaya hidup. Sekarang penyakit-penyakit berat tidak mengenal strata sosial dan ekonomi lagi,” tambahnya.

Hal ini diperparah dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang belum menyadari pentingnya pengontrolan kesehatan. Sebagian besar, setiap pasien akan berobat ke rumah sakit saat penyakit sudah akut. Padahal menurut Amelia, seharusnya medical check up bisa dilakukan secara rutin.

“Ini penting untuk mendeteksi sejak dini, sehingga sebelum penyakit memasuki tahapan yang lebih parah bisa diantisipasi,” imbuhnya, seperti rilis yang diterima redaksi.

Legislator asal Jawa Tengah itupun mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus mulai membuat skema perubahan pola pikir masyarakat terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Perubahan yang signifikan dari gaya hidup dan munculnya kesadaran terhadap kesehatan akan menghindari jebolnya keuangan Negara.

“Jika saja pemerintah serius, keuangan BPJS kesehatan akan baik dan Negara tidak usah menanggung terlalu banyak sampai Rp 19 triliun,” pungkasnya.(*)