Penggantian Ketua DPR harus Bijak
JAKARTA (29 November): Terkait pergantian Ketua DPR RI, Fraksi Partai NasDem menginginkan keputusan DPR harus melalui mekanisme musyawarah mufakat dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Kami lihat proses politik di DPR harus bijak, sebagaimana kultur politik asli kita yaitu musyawarah mufakat," ujar politisi Partai NasDem Jhonny G. Plate di Gedung Nusantara III DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).
Terkait dengan proses legal formal sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dia menyebutkan usulan pergantian itu harus melalui berbagai proses sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Lebih jauh legislator asal NTT itu juga menjelaskan, dalam proses pergantian itu ada usul dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar DPR, lalu prosesnya berjalan di DPR dan diharapkan tidak ada pemungutan suara dalam memutuskan pergantian tersebut.
"Diharapkan tidak ada voting di rapat paripurna, tetapi musyawarah mufakat. Itu perlu didorong yaitu kedepankan perundingan untuk satu tujuan bernegara," ujarnya.
Ia mengatakan Fraksi NasDem melihat situasi terkini terkait dengan dinamika politik Indonesia maka fraksinya tidak berharap ada dinamika yang mengarah pada keretakan keutuhan bangsa.
Menurutnya, proses musyawarah mufakat bertujuan meredam ketegangan yang mengarah kepada keretakan bangsa.
"Yang pasti ada kewenangan yang didelegasikan ke fraksi untuk mengambil keputusan. Tidak semua proses politik dikonsultasikan ke DPP. Namun, kita harus berjalan di rel yang digariskan partai untuk Indonesia lebih baik," tutup Johny Plate. (*)
