NasDem Siap Bela Hak Konstitusional Warga

0

JAKARTA (16 Februari): Terkait banyaknya laporan dari warga yang mengadukan hilangnya hak konstitusional warga akibat tidak dapat memilih dalam pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017, Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem menggelar konferensi pers di DPP Partai NasDem, Jl RP Soeroso 46-47, Gondangdia Lama, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

“Intinya dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa BAHU Partai NasDem konsen pada pengaduan terkait hilangnya hak konstitusional. Jika ada warga yang hilang hak konstitusionalnya, atau bagi para saksi atau simpatisan Partai NasDem yang tidak dapat memilih, BAHU Partai NasDem siap melayani bahkan mendampingi hingga ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,” tegas Wibi Andrino, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta.

bahu prescon1

Dalam konferensi pers tersebut, ada delapan poin utama yang disampaikan menyikapi hilangnya hak konstitusional warga negara karena tidak bisa memilih di beberapa tempat di Jakarta.

Pertama setelah mempelajari laporan dan data yang masuk, Partai NasDem melihat bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pelanggaran hak konstitusional, yakni hak untuk memilih yang tidak dapat dilindungi dan dijamin oleh penyelenggara Pilkada di DKI Jakarta.

Partai NasDem melihat ada dugaan bahwa terjadinya pelanggaran tersebut terpola secara sistematis yang menjadi masalah serius, sehingga perlu diambil tindakan konkret dan solutif oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, termasuk juga jaminan dan perlindungan terhadap para pemilih yang terlanggar hak pilihnya agar bisa memilih di putaran kedua.

“Kami memandang bahwa penghilangan hak konstitusional warga negara tidak dapat dibiarkan dan dengan temuan adanya pola tersebut, maka Bawaslu wajib untuk menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Penting untuk ditelusuri apakah ada pola yang direncanakan atau kesengajaan sehingga pihak-pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggung-jawabannya,” ujar Taufik Basari, Ketua BAHU Partai NasDem.

Labih lanjut, Partai NasDem meminta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengganti petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang terbukti telah menghilangkan hak konstitusional ini, baik dengan alasan kelalaian maupun kesengajaan agar pada putaran kedua warga mendapatkan jaminan bahwa KPPS di TPS-nya masing-masing adalah petugas KPPS yang profesional dan netral dari kepentingan politik tertentu.

“Kami meminta agar KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan terbuka terhadap hasil penyelidikan dan evaluasi terkait pelanggaran hak konstitusional ini,” lanjut Taufik Basari.

Sementara yang menjadi poin keenam, Partai NasDem meminta KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dan memberikan jaminan bahwa warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dapat menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua.

“Kami mengajak masyarakat yang tidak dapat memilih untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Laporan tersebut dapat ditujukan langsung ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atau dapat melalui pos pengaduan Partai NasDem yang dibuat khusus untuk masalah ini yakni melalui hotline pengaduan email: bahupartainasdem@gmail.com atau bisa juga melalui SMS/WA di nomor 081218896767 (Ucok Edison),” jelas Taufik Basari.

Terakhir, jika ada warga yang pada Pilkada 14 Ferbruari kemarin kehilangan hak pilihnya, Partai NasDem juga akan membantu melakukan advokasi kepada warga masyarakat untuk memperoleh jaminan dan perlindungan atas hak konstituonalnya tersebut.(Fahrudin Mualim/*)

Leave a Reply

%d bloggers like this: