Penanganan Abrasi Harus Terintegrasi

KUMAI, KALTENG (13 Maret): Penanganan abrasi di sejumlah desa pesisir pantai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), merupakan hal mendesak. Namun, semua upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi.

"Semua aspek harus diperhatikan dan saling mendukung. Tidak mungkin kita membangun infrastruktur tanpa memperhatikan lingkungan. Demikian pula pelestarian lingkungan harus mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar, dan seterusnya. Upaya penanganan abrasi juga harus didasari kajian yang akurat dan semuanya harus terintegrasi. Tidak boleh sepotong-sepotong," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Hamdhani di sela-sela penanaman pohon bakau di pesisir pantai Desa Keraya, Kecamatan Kumai, Sabtu (11/03).

Kegiatan ini dilabeli Gerakan Hamdhani Peduli Mangrove dengan diikuti Camat Kumai Teguh Winarno, perwakilan dari TNI/Polri, aparatur dari lima desa di pesisir Kumai, Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar, serta puluhan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Antakusuma Pangkalan Bun.

Lewat kegiatan ini, Politisi NasDem ini berharap abrasi tidak lagi menghantui masyarakat pesisir, terutama di Kecamatan Kumai.

Lebih jauh legislator asal Kalteng menjelaskan, sejumlah upaya menahan laju abrasi telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah misalnya dengan membangun tembok pemecah ombak dan menginisiasi reboisasi hutan mangrove. Inisiasi tersebut telah memancing keterlibatan sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat untuk melakukan upaya serupa.

"Saya menghargai langkah pemerintah, begitu juga dengan kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas yang telah mereboisasi hutan mangrove guna mengantisipasi akibat lebih jauh dari abrasi," ungkap Hamdhani.

Sementara itu Kepala Desa Keraya Suharmalik menyebut hantaman abrasi bahkan telah memaksa sejumlah warga Desa Keraya yang berdiam di bibir pantai merelokasi rumah mereka. Tak hanya itu, jalan penghubung antar desa dan beberapa jembatan di desa ini juga sempat terancam tergerus abrasi.

Pembangunan infrastruktur pemecah ombak yang tidak memperhatikan posisi garis lengkung pantai sempat menuai protes warga desa karena dinilai justru memicu percepatan kerusakan akibat abrasi. Dia berharap pemerintah juga memperhatikan kearifan lokal di masyarakat sebelum melaksanakan pembangunan agar hasil yang didapat sesuai harapan semua pihak.

Suharmalik juga mengutarakan apresiasinya terhadap kegiatan Hamdhani Peduli Mangrove yang digelar di desanya.

Seusai penanaman bibit pohon bakau, Hamdhani menggelar dialog dengan warga desa-desa pesisir yang terdiri dari anggota kelompok tani dan nelayan di aula Kantor Desa Keraya. Dalam pertemuan ini, Hamdhani mendapat banyak pengaduan berkaitan tugasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, perikanan, dan Bulog. (RO/*)