Pemimpin Pantang Tersandera Parpol
JAKARTA (21 Maret): Keputusan Partai NasDem mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat tanpa mahar dan dengan tiga syarat, salah satunya ia tak boleh bergabung partai politik mana pun, diapresiasi banyak pihak. Pemimpin memang harus mewakili seluruh masyarakat.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, langkah tersebut menunjukkan komitmen NasDem membangun iklim demokrasi yang bebas dari politik transaksional.
Terlebih, pada Pilkada DKI Jakarta komitmen serupa juga NasDem tunjukkan lewat dukungan kepada calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
"Orang jadi tahu bahwa NasDem benar-benar sebuah gerakan yang ingin membuat perubahan besar dalam dunia politik. Bukan semata-mata sebagai partai," kata Indria di Jakarta, Senin 20 Maret 2017.
Apa yang dilakukan NasDem, imbuh dia, bukan upaya deparpolisasi. Langkah itu lebih merupakan bentuk kritik diri terhadap karakter partai-partai politik yang selama ini cenderung transaksional, mementingkan diri sendiri, dan mengabaikan keinginan rakyat.
"Secara empiris memang partai-partai kita belum menunjukkan kinerja yang baik. Ini juga membuktikan bahwa kader-kader parpol tidak mumpuni untuk diusung."
Menurut Indria, Wali Kota Bandung yang akrab disapa Kang Emil punya daya jual sangat tinggi sebagai cagub Jawa Barat. Pinangan dari Partai NasDem pun dapat membebaskannya dari sandera dan intervensi partai pengusung nanti.
"Dengan begitu, jika sukses menjadi Jabar 1, Kang Emil bisa fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa terbebani kontrak politik. Artinya nanti hanya berpihak ke kepentingan seluruh rakyat," tandas Indria.
Partai NasDem mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai cagub Jawa Barat, Minggu 19 Maret, setelah menyepakati tiga syarat.
Pertama, jika terpilih menjadi gubernur, ia harus bisa menjadikan Jawa Barat sebagai benteng Pancasila. Kedua, tidak bergabung dengan partai mana pun, termasuk NasDem, agar terbebas dari intervensi politik dan golongan.
Syarat ketiga, Ridwan Kamil harus mampu mengonsolidasikan roda pemerintahan di bawah dirinya.
Harus Konsisten
Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan calon pemimpin daerah yang bukan dari partai politik sebaiknya tetap berada di jalurnya dengan tidak bergabung partai politik saat memimpin. Hal itu untuk menghindari adanya intervensi kepentingan partai.
"Lebih baik begitu (tidak bergabung dengan parpol). Kalau bergabung, ada risiko. Konsekuensinya, misalnya, kepentingan partai harus diakomodasi sehingga ketika mereka bekerja, konsentrasinya terganggu," terang Pangi.
Ridwan Kamil yang diusung Partai NasDem pun, sambung dia, sebaiknya tidak bergabung dengan parpol mana pun agar independensinya tetap terjaga. (Media Indonesia)
