Meluruskan Cara Pandang KPK

0

Oleh Willy Aditya*

Sejak akhir Agustus tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengunjungi tujuh partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai NasDem. Kunjungan tersebut dilakukan KPK untuk – merujuk bahasa sebuah harian – “membantu integritas partai politik”. Kepada parpol-parpol tersebut KPK menawarkan sebuah rumusan tentang sistem integritas parpol yang secara singkat termaktub dalam frasa “politik cerdas dan berintegritas”.

Pada rumusan yang dibuahkan sebagai hasil kerja samanya dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, KPK mengembangkan empat poin utama dalam melihat integritas sebuah partai politik. Empat poin tersebut adalah adanya standar etik, sistem rekrutmen yang jelas dan terukur, sistem kaderisasi yang berjenjang, dan tata kelola keuangan.

Standar etik bertujuan untuk membangun kader-kader partai yang berintegritas sekaligus mendorong sistem integritas di internal partai. Di dalamnya terdapat indikator-indikator seperti misalnya: adanya lembaga etik, standar kelaziman dalam berperilaku sebagai pengurus partai, perlindungan terhadap whistle blower melalui ketentuan mengikat yang diatur dalam aturan tertentu, serta pengaturan konflik kepentingan.

Sistem kaderirasi berisi indikator-indikator seperti panduan kaderisasi, regulasi internal, implementasi sistem kaderisasi yang inklusif dan berjenjang, adanya sistem monitoring, akses publik terhadap sistem kaderisasi, dan adanya database keanggotaan partai.

Adapun terkait sistem rekrutmen, sistem integritas yang ditawarkan oleh KPK memuat beberapa indikator seperti adanya panduan rekrutmen politik yang berbasis kaderisasi yang inklusif, regulasi internal tentang rekrutmen calon pejabat publik, implementasi sistem rekrutmen yang berbasis kaderisasi, serta adanya sistem monitoring dan evaluasi.

Tata kelola keuangan berisi indikator-indikator seperti adanya sistem keuangan dan akuntasi yang akurat, sistem dan database iuran anggota, standar pelaporan keuangan, akses publik terhadap sistem keuangan, SOP verifikasi penyimpangan keuangan, dan SOP audit internal keuangan partai.

Gambaran di atas bagus-bagus saja dan sepertinya setali tiga uang dengan opini umum publik terhadap partai politik. Apalagi jika melihat hasil survei berbagai lembaga terhadap eksistensi parpol, rumusan KPK tersebut seolah menjadi relevan adanya. Pertengahan bulan ini, media-media melansir hasil temuan BPS tentang kinerja parpol yang memburuk dan turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ikhtiar KPK bersama LIPI tersebut tentu saja harus diapresiasi. Namun demikian, ada beberapa catatan atas poin-poin tersebut.

Tidak kompatibel

Dua hal elementer yang KPK dan LIPI lupa dalam membangun sistem tersebut di atas adalah, pertama, tentang semesta sistem demokrasi liberal yang kita pakai saat ini. Dalam rumusan tersebut, KPK dan LIPI seolah-olah menarik bandul demokrasi kembali ke dalam tampilan yang aristokratik: bahwa politik harus diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya (meritokrasi). Oleh karena itulah seorang politisi dinilai harus seorang yang cerdas.

Bahkan statemen Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa banyak kepala daerah saat ini tidak memiliki latar belakang birokrasi. Saya berharap statemen tersebut karena ketidakpahaman yang bersangkutan saja tentang sistem demokrasi dan sirkulasi kekuasaan di alam demokrasi saat ini. Sebab, seorang Jokowi dan JK pun, yang menjadi presiden dan wapres republik ini, sama sekali tidak pernah menjadi birokrat. Belum lagi jika kita lihat contoh di berbagai belahan dunia lain seperti Lula Da Silva di Brazil, Barrack Obama dan Donald Trump di Amerika Serikat, Emmanuel Macron di Perancis atau Rodrigo Duterte di Philipina. Indikator ini sama sekali tidak relevan dengan integritas sebuah partai politik.

Terkait sistem rekrutmen dan kaderisasi, sistem integritas partai politik yang ditawarkan KPK dan LIPI secara nyata  mengingkari alur kerja demokrasi yang berbasis polular vote sebagai sistem politik yang berjalan di Indonesia saat ini. Jika demikian maka sistem yang ditawarkan sudah pasti tidak akan kompatibel. Karena gagal membaca realitas tersebut, KPK dan LIPI menjadi set back dan seolah rindu dengan masa Orde Baru: saat di mana kekuasaan berbasis bureaucratic syndrome yang dikenal sebagai jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar). Akhirnya, sistem rekrutmen dan kaderisasi parpol sekarang dibayangkan mesti memiliki sistem berjenjang – sebagaimana di masa Orde Baru dulu yang harus mengikuti pendidikan A, B, C; mulai dari pengurus ranting, cabang, hingga ke level teratas.

Sistem rekrutmen dan kaderisasi berjenjang adalah langgam dari sistem politik yang kompatibel dengan otoritarian atau totalitarian. Seperti di China yang totalitarian, di mana seorang pejabat negara atau pimpinan partai wajib berkarir dari bawah dan harus mengikuti jenjang sekolah kader partai yang sudah ditetapkan. Sementara di alam demokrasi liberal, sistem politiknya terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam berkontestasi hingga bisa menjadi pejabat publik dan pengurus partai. Seperti presiden Brazil, Lula da Silva, seorang sopir truk yang kemudian menjadi walikota hingga kemudian menjadi presiden. Atau yang paling dekat dengan kita, Presiden Jokowi. Seorang pengusaha mebel yang tidak punya riwayat sebagai pengurus teras partai tapi tiba-tiba bisa menjadi walikota, gubernur, dan sekarang Presiden Republik Indonesia.

Sementara untuk poin komisi etik, etik sendiri adalah moral praksis. Setiap partai memiliki tendensi nilai yang bernama ideologi sebagai sumber nilai utama. Sebagai moral praksis, etika tentu menjadi sesuatu yang derivatif dari ideologi masing-masing partai (value). Tidak ada yang bisa digeneralisasikan dalam hal ini, sebab ideologi partai berbeda-beda sumber nilainya. Oleh karena itu, hal yang semestinya dibangun oleh KPK bukan basis etika akan tetapi moral forces atau biasa disebut virtue. Virtue adalah keutamaan sikap atau kebajikan yang nilainya universal. Ia bisa berlaku lintas partai, golongan, dan bahkan keyakinan.

Sikap anti korupsi, anti diskriminasi, fair play atau tidak curang, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan, itulah virtue bagi politisi, partai dan pejabat publik manapun. Sekali lagi, itulah virtue (moral forces), bukan etika (moral praxis).

Terkait tata kelola keuangan parpol, ada kesalahkaprahan yang ada di banyak kalangan, termasuk dalam rumusan sistem integritas parpol dari KPK dan LIPI. Misalnya terkait iuran. Banyak pihak yang berpikiran bahwa partai politik yang ideal adalah yang para anggotanya melakukan iuran. Padahal iuran hanyalah salah satu jenis mekanisme pendanaan parpol.

Ada dua prinsip pendanaan dalam manajemen partai politik. Pertama, partai didanai sepenuhnya oleh negara dengan alasan partai adalah instrumen negara dalam menjaring, menyeleksi, dan mempromosikan calon-calon pejabat negara. Untuk memenuhi standar kompetensi tertentu maka negara memfasilitasi kebutuhan tersebut. Ini bisa kita pelajari pada pengalaman Amerika Serikat. Di sana, negara membiayai proses konvensi, pra pemilu yang berbentuk kontestasi hingga dialog programatik antara kandidat dan konstituen.

Prinsip pendanaan partai kedua adalah iuran atau kontribusi anggota atau kelompok kepentingan yang menjadi backbone dari partai politik itu sendiri. Manifestasinya lebih dekat dengan politik representasi kepentingan sebagai konsekuensi logis perjuangan dalam ikthiar menyuarakan serta memenangkan kepentingan. Misalnya Partai Buruh di Eropa. Ia didanai dari iuran serikat buruh yang langsung dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Namun untuk partai konservatifnya, ia didanai oleh kalangan pengusaha atau kaum aristokrat yang membentuk partai tersebut.

Beberapa waktu lalu, melalui DPR RI, NasDem secara tegas dan terbuka menolak gagasan tentang kenaikan insentif negara terhadap partai. Entah itu biaya operasional parpol atau pun biaya saksi. Alasannya, karena kita masih menganut sistem multipartai maka hal tersebut adalah pemborosan. Di sisi lain, merujuk pada eksistensi partai sebagai lembaga milik publik, ia mestilah hidup dan dihidupi oleh publik itu sendiri dan kepentingan publik yang diwakilinya (konstituen dan atau kelompok kepentingan).

Jadi, kedua ranah pembiayaan partai politik tersebut bisa dipakai dalam alam demokrasi. Oleh karena itu yang semestinya dibangun oleh KPK adalah instrumen transparansi dan akuntabilitas belanja kampanye dalam kontestasi. Di sinilah hulu pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus awal mula pembangunan integritas partai, politisi, dan pejabat negara.

Ekspresi dari demokrasi liberal adalah kontestasi modal; baik itu modal sosial, modal politik, serta modal finansial. Memang, sering kali indikator utama kemenangan kontestasi politik dalam alam demokrasi liberal ditandai seberapa besar konsolidasi modal finansial yang bisa dilakukan. Oleh karenanya, jika ada niatan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi seperti pencucian uang, politik mahar, dan investor politik (ijon proyek APBN/APBD), hal ini akan jauh lebih relevan bagi pembangunan integritas politisi maupun partai politik di tanah air.

Sejauh ini, dalam hal instrumen akuntabilitas dan transparansi, KPK baru bisa menggunakan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam upaya membangun sistem integritas partai politik. Sementara itu, KPK mengeluhkan bahwa 80 persen anggota DPRD tidak menyerahkan LHKPN mereka. Padahal di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, anggota DPRD bukanlah pejabat negara.

Salah positioning

Hal elementer kedua, KPK keliru menempatkan diri, terutama terhadap partai politik. Sebagaimana halnya KPK, fakta dan sistem multipartai juga adalah produk reformasi. Dua instrumen ini memiliki domain masing-masing. Sebagaimana sistem multipartai yang menjadi antitesis atas sistem dua partai dan satu golongan ala Orde Baru, penegakkan hukum, khususnya perang melawan korupsi, bukanlah agenda baru dalam demokrasi. Semangat Reformasi 1998 sebagai titik pijak demokrasi Indonesia memiliki tema sentral tentang anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Oleh karena itu yang harus KPK kembangkan adalah semangat sinergi, bukan “mendikte”. Instrumen-instrumen yang ada dalam sistem integritas produk KPK dan LIPI cenderung menggurui parpol. Sistem rekrutmen, kaderisasi, komisi etik, adalah domain masing-masing partai dengan ideologi dan kekhasannya masing-masing. Biarlah itu menjadi urusan dapur setiap mereka. Toh, demokrasi dan hukum adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Demokrasi harus berjalan atas dasar prinsip-prinsip sistem hukum yang menjamin hak dasar dan kepastian hukum bagi setiap warganya.

Terakhir, politik itu berbasis pada representasi kelompok kepentingan. Jika KPK dan LIPI berpatokan pada kecerdasan maka ia telah terjebak pada demokrasi Athenian. Demokrasi semacam ini hanya memperbolehkan mereka kaum filosof dan aristokrat untuk berpolitik. Dalam iklim demokrasi popular seperti saat ini orang biasa seperti Jokowi, Ridwan Kamil, Nurdin Basyirun dan sebagainya, pasti tidak akan mendapatkan tempat.

Itulah mengapa politik tidak selalu harus orang cerdas. Politik lebih membutuhkan orang yang berpihak sebagai representasi aktor yang membela kepentingan kelompok yang diwakilinya. Kalau seorang politisi tidak cakap, itu hal yang berbeda. Politik bukan berarti seseorang harus berpendidikan tinggi, karena ia lahir dari rahim pergulatan kepentingan yang diwakilinya. Karenanya instrumen model skolastik dengan pendekatan sekolah kader atau sekolah legislatif seperti yang dibayangkan KPK tidak cukup melahirkan politisi dan pejabat Negara berintegritas.

*Penulis adalah Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem

Leave a Reply

%d bloggers like this: