5 Sikap Tegas NasDem Terhadap Terorisme
Partai NasDem merilis 5 sikap tegas mereka yang menolak segala bentuk aksi kejahatan terorisme. Aksi terorisme hanya akan membuat kerukunan khususnya antarumat beragama di Indonesia menjadi rusak. NasDem mengajak masyarakat untuk tidak takut dan berani melawan serta mencegah aksi terorisme dan dan radikalisme. Berikut 5 sikap resmi NasDem terhadap aksi teror yang baru-baru ini terjadi :
1. NasDem mengutuk segala bentuk terorisme maupun setiap aksi radikalisme yang merusak kerukunan, persaudaraan antara komponen bangsa khususnya antarumat beragama di Indonesia dan mengajak segenap rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di seluruh Nusantara agar tidak takut dan berani melawan, mencegah serta menggagalkan aksi terorisme dan radikalisme dalam bentuk apapun juga.
2. NasDem menolak segala bentuk aksi terorisme dan radikalisme sebagai suatu tindakan yang secara nyata maupun prinsip yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang adalah filosofi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan nilai keagamaan dan budaya bangsa, dan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia yang dijunjung bersama sebagai komitmen kemanusiaan universal.
3. NasDem berada di garis depan mendukung pemerintah, khususnya aparat Polri, TNI, intelijen Negara dan BNPT, bertindak sigap, cepat dan tegas dalam mencegah serta memberantas aksi terorisme dan radikalisme, untuk menjamin kehadiran negara dalam melindungi bangsa dan segenap rakyat Indonesia.
4. NasDem mengutuk tindakan keji, aksi brutal dan teror; baik di Mako Brimob maupun terhadap umat beragama yang sedang melakukan ibadah Hari Minggu di 3 (tiga) Gereja di Surabaya, yang mengakibatkan korban luka dan korban jiwa, baik aparat negara maupun masyarakat sipil dan anak-anak; mengajak segenap masyarakat untuk berdoa semoga korban luka segera sembuh dan para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan.
5. NasDem mendukung Presiden untuk mengambil kebijakan strategis melakukan restrukturisasi dan reorganisasi fundamental atas semua lembaga negara terkait, untuk memastikan usaha pencegahan dan pemberantasan aksi teorisme dan radikalisme dapat dilakukan secara efektif.(*)
