SYL : Kepala Daerah Tidak Boleh Bersebrangan dengan Pemerintah
JAKARTA, (31 Mei): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Bidang Hubungan Antar Daerah dan Otonomi Daerah, Syahrul Yasin Limpo (SYL), turut mengomentari pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, yang menilai pemerintahan sekarang seperti rezim mantan PM Malaysia Najib Razak. Menurut SYL, tidak tepat jika kepala daerah membuat pernyataan menyerang pemerintah.
"Kepala dan wakil kepala daerah adalah pejabat negara, bagian tidak terpisah dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan. Kalau ada kepala atau wakil kepala daerah menyatakan negara tidak diurus dengan benar, sama saja menyatakan yang bersangkutan ikut berkontribusi dalam ketidakbenaran itu," ucap SYL di Jakarta, Kamis (31/5).
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode ini menilai dalih otonomi daerah tak bisa menjadi alasan pimpinan daerah berseberangan dengan pemerintah.
"Di atas undang-undang pemerintahan daerah ada undang-undang dasar. Dalam UUD, jelas sekali disebut Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal," ungkap Syahrul.
Oleh karena itu, dia mengingatkan para kepala dan wakil kepala daerah untuk bertindak dan berperilaku sebagai pejabat di negara berbentuk kesatuan. Kepala daerah harus melayani semua kelompok, bukan kepentingan partainya.
"Para kepala dan wakil kepala daerah jangan lupa kapan harus menjadi politikus dan kapan menjadi pejabat negara," pungkasnya.
