Legislator NasDem Sulteng Sarankan Daerah Maksimalkan PBBKB
PALU (16 Agustus): Terkait karut marutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Muh. Masykur mengatakan seandainya sumber pendapatan daerah dari PBBKB tidak karut marut seperti saat ini, maka pemerintah provinsi tidak bakal kesulitan dalam menjalankan program-program pemenuhan hak dasar warga dan pengentasan kemiskinan.
"Seandainya Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai garda terdepan dalam memimpin para subyek dan obyek pajak; produsen/importer, agen dan para pihak baik perorangan dan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengguna akhir Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi, maka bisa dibayangkan pendapatan daerah akan melambung tinggi," paparnya.
Masykur menyarankan sebaiknya Pemprov memprioritaskan sumber pendapatan dari PBBKB ini. PBBKB ini primadona bagi daerah. Sayang kalau terus menerus diabaikan. Hanya karena menganggap apa yang didapatkan selama ini sudah sebegitu adanya dan membiarkan hak daerah ini terus menerus digerus oleh mereka yang sudah dibuat nyaman dengan kondisi ini.
Menurut Masykur, saatnya hak daerah Sulteng dikembalikan. Sebab regulasi daerah tegas dalam soal ini.
"Rule dan rambu-rambunya sudah konprensif dijadikan sebagai panduan. Bandulnya ada di gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perhubungan, perkebunan dan peternakan, Kehutanan, sebagaimana pengalaman serupa di daerah lain yang juga sudah memulai."
Dia menambahkan, "ego sektoral antar OPD hendaknya ditanggalkan. Tim work yang solid dan jujur sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini atau jika diperlukan bisa gubernur langsung memimpin operasi tertib pendapatan PBBKB." (NasDem Sulteng/*)
