Ma'ruf Amin : Tidak Boleh Ada Lagi Konflik Ideologi

Ma'ruf Amin : Tidak Boleh Ada Lagi Konflik Ideologi

JAKARTA (2 September): Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menekankan tidak perlu lagi ada konflik perbedaan prinsip ideologi antara kehidupan berbangsa dan keagamaan.  Ketutuhan bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting yang harus tetap dijaga demi kemajuan NKRI. 

Pernyataan tersebud diungkapkan Ma'ruf ketika memperkenalkan diri sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam acara Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif DPR RI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (2/9). Acara ini dihadiri 575 caleg DPR RI Partai NasDem.

"Secara khusus saya akan menekankan tentang keutuhan bangsa, segala masalah konflik perbedaan prinsip harus selesai agar Indonesia bisa tinggal landas membangun kemajuan bangsa," tutur Ma'ruf. 

Ma'ruf menegaskan Islam Nusantara merupakan prinsip ideologi keislaman terbaik yang dimiliki oleh Indonesia dengan kultur masyarakatnya yang majemuk.

 Islam Nusantara sangat menghargai nilai-nilai kesepakatan dalam hidup berbangsa khususnya di Indonesia.  Penerapan Islam tanpa nilai-nilai kesepakatan akan menimbulkan konflik di negara yang memiliki budaya kemajemukan. 

"Islam Nusantara adalah Islam yang memahmi keadaan real Indonesia yang memang majemuk, dan tentu ini dibenarkan," paparnya. 

Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa masalah perbedaan di Indonesia telah selesai. Karena itu, ke depan negeri ini selayaknya tidak lagi larut dalam konflik ideologi.

 "Negara ini dibangun dengan landasan yang kuat, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan titik temu elemen bangsa."

Dirinya juga menegaskan, tidak perlu ada lagi kelompok-kelompok bangsa yang mempertanyakan ulang dasar negara yang telah disepakati yaitu Pancasila. Maka dari itu, Indonesia tidak perlu mengganti dasar negara dengan Khilafah. Ma'ruf mengibaratkan mereka yang ingin mengkhilafahkan Indonesia sebagai DI/TII.

"Jika kita menolak khilafah, itu bukan karena bangsa ini menolak, tapi tertolak, sebab kekhilafahan tidak sesuai dengan kesepakatan," katanya.  "Maka wajar kalau tertolak," tegasnya.(Uta)

Add Comment