NasDem Ingin Bubuhkan Catatan Sejarah di Negeri Ini

 

JAKARTA (4 September): Ketua Umum Partai
NasDem Surya Paloh mengharapkan jelang perhelatan Pemilu 2019, seluruh
kader termasuk calon legislatif bisa membuktikan kemampuan dan militansi.

 

"Kita punya satu tekad, pandangan
sikap yang sama untuk memberikan pembuktian bahwa NasDem sebuah partai yang
penuh dengan kemampuan dan militansi," kata Surya Paloh, dalam pidato
penutupan Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif Partai NasDem di Hotel
Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (3/9).

 

Lebih jauh Surya menekankan agar para
caleg benar-benar berkompetisi menjaring suara dan menangkap simpati rakyat
pada Pemilihan Legislatif 2019. Surya menyebut, NasDem sebagai partai muda
masih punya banyak mimpi untuk diraih. 

 

"Obsesi besar kita, tidak mau tetap
status quo di posisi kita seperti hari ini. Kita mau membubuhkan catatan
sejarah perjalanan partai di negeri ini," katanya.

 

Surya juga meminta caleg NasDem selalu
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 

 

"Kita berupaya sepenuh dengan
seluruh strategi yang kita miliki. Dengan seluruh daya, upaya, kemampuan dan
militansi yang kita miliki. Kita mau jadi partai besar di negeri ini,"
tegas Surya.

 

Dalam kesempatan itu, Surya juga mengatakan,
ke depan bangsa Indonesia memang harus mampu memperkuat sistem kepemimpinan
nasional melalui sistem presidensial.

 

"Kita mau kepala negara bisa lebih
kukuh, tegas, untuk menghadapi tantangan bangsa. Kita ingin memperkuat sistem
presidensial. Kita sepakat bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk
kepentingan nasional. Para caleg harus bisa memberikan tanggung jawab itu untuk
bangsa dan negara kita," ucap Surya.

 

Salah satu hal yang tak sejalan dengan
sistem presidensial, kata Surya, adalah perbedaan ambang batas antara
pencalonan presiden dan legislator.

 

Ambang batas pencalonan presiden di
angka 20-25 persen, sedangkan ambang batas legislator 4%.

 

"Angka 4% itu terlalu mudah,
sehingga akan mendorong (munculnya) banyak partai atau sistem multipartai.
Presidensial bertolak belakang dengan sistem multipartai,"
katanya. (*)