Masykur Apresiasi Pemerintah Bentuk Satgas
PALU (13 Oktober): Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur mengapresiasi upaya pemerintah pusat membentuk satuan tugas (Satgas) dalam rangka pemulihan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah.
Sebagaimana dinyatakan Wakil Presiden, Yusuf Kalla di Palu (13/10), kata Masykur, upaya percepatan pemulihan kondisi ini memang sudah sepatutnya ada organisasi negara secara adhoc yang mengurus emergency dan transisi pemulihan krisis karena aparatur daerah tidak mungkin efektif sebab mereka juga sebagian besar adalah korban maupun keluarganya jadi korban.
Nasib puluhan ribu warga hari ini masih hidup di tenda pengungsian dan ribuan jiwa di antaranya tidak lagi memiliki rumah tinggal. Merujuk data yang dirilis Posko Sargasgabpad, jumlah pengungsi mencapai 78.994 orang. Sedangkan rumah yang rusak ada 67.310 unit.
Masykur berharap Satgas ini segera bergerak cepat bekerja. Lakukan inventarisasi masalah dan rekonsolidasi data kerusakan rumah dari rusak ringan sampai berat, dari yang masih bisa dihuni sampai yang tidak lagi bisa dihuni.
"Kami anggota DPRD siap berkoordinasi dan mengambil peran strategis bila memang diperlukan. Organisasi negara dalam bentuk satuan tugas adalah kebutuhan transisi, jadi pemerintah daerah bisa beradaptasi dan berkoordinasi untuk membantu tugas-tugas strategis ini," urai Masykur seperti terkutip dalam rilis yang dikirim ke partainasdem.id.
Lebih jauh Masykur mengatakan, masalah krusial dalam masa pemulihan krisis adalah memastikan berapa banyak Kepala Keluarga yang harus direlokasi ke wilayah hunian baru karena lokasi tempat tinggal sebelumnya tidak memungkinkan lagi ditinggali, seperti di Kelurahan Petobo, Balaroa, pesisir pantai Kota Palu dan Donggala, serta Desa Jono Oge dan Sibalaya Utara Kab. Sigi.
"Gubernur bersama Wali Kota, Bupati Donggala dan Sigi diharap segera menyiapkan dimana lokasi ideal yang pas dijadikan kawasan hunian baru, bukan untuk siapa-siapa tapi demi dan atas nama keadaban dan keselamatan hidup warga. Jika Bupati Sigi sudah menyiapkan wilayah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Haspam di Desa Pombewe bagi warga desa Jono Oge, selanjutnya Wali Kota dan Bupati Donggala juga diharap melakukan hal serupa", sebut Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng.
Namun sebelum ke sana, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah pemusatan pengungsi pada titik aman dan akses pemenuhan pangan, kesehatan dan pendidikan anak-anak.(*)
