Perjuangan Total Hamdhani di Parlemen

PALANGKA RAYA NGKALAN BUN (7 November): Tampilan sederhana. Itulah sosok H. Hamdhani, anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2014-2019. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah itu melaju ke Senayan dengan mengantongi 29.633 suara. 

Meski tampak tak banyak bicara di luar panggung parlemen, ia terkenal gigih memperjuangkan aspirasi konstituennya. Itu tercermin jelas pada setiap rapat komisi. 

Sikapnya proakif, bukan sebaliknya. Tak kenal kamus 'datang-duduk-diam-duit-dengkur' (5D).  Bagi sosok kelahiran Kenambui, Arut Selatan, Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), 19 September 1964 ini, sikap dan perilaku 5D adalah 'pengkhianatan' atau pengingkaran terhadap amanah yang diembannya. Itulah sebabnya, Hamdhani selalu menunjukkan komitmennya selaku wakil rakyat. 

Tak hanya menyuarakan aspirasi yang diperoleh dari lapangan, dia juga menyikapi kritis sejumlah program yang sedang digodok di parlemen. 

Di samping untuk konstituennya, Hamdhani menyadari tugasnya sebagai wakil rakyat untuk level DPR RI, harus memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan asal daerah.

Bagi Hamdhani, cara memandang masyarakat selaku konstituen yang tentu tinggal di daerah menjadi satu kesatuan. Dan cara pandang ini tak pernah terpisahkan karena latar belakang perjalanan politiknya memang cukup menunjang. 

Sebelum menjadi anggota DPR RI, sejak 2004 hingga 2014, Hamdhani menjadi wakil daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota DPD RI. 

Tugas-tugas di Komite DPD RI relatif tak jauh beda dengan Komisi di DPR RI.

Menjadi anggota DPR RI terjun langsung ke jantung kepentingan konstituen. Sedangkan DPD RI lebih berkonsentrasi pada kepentingan daerah. Namun keduanya berujung pada kepentingan rakyat. Apalagi kantor kedua lembaga ada ďi Senayan dalam satu kompleks.

Bagi Hamdhani medan kerja yang dihadapi harus dijalani dengan penuh dedikasi. Itulah pertanggungjawaban seorang wakil rakyat di Senayan yang memang  terpanggil untuk memenuhi kepentingan masyarakat daerah pemilihannya dan daerah-daerah lainnya secara nasional. 

Karena itu, agenda kunjungannya bukan hanya ke dapilnya, tapi juga kunjungan kerja atas nama komisi tanpa membatasi daerah tertentu. Bahkan, kunjungan atas nama institusi secara utuh (parlemen Indonesia). 

Saat bertugas di Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan Urusan Logistik (Bulog), Hamdhani harus berusaha memahami regulasi, mengawasi program kementerian mitra kerja, dan menentukan porsi anggaran sebagai bentuk keberpihakan kepada konstituen dan rakyat secara keseluruhan. 

Begitu juga saat duduk di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), mau tak mau harus melangkah ke berbagai belahan dunia dalam rangka kunjungan kerja atau menghadiri forum antarparlemen dunia. Beberapa even international yang pernah dihadiri di antaranya Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs (25–29 Juli 2016) di Islamabad (Pakistan); Konferensi PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States OIC) ke-12 (21–28 Januari 2017) di Mali. 

Dalam berbagai forum internasional itu,  Hamdhani berusaha mengartikulasikan sikap politik luar negeri Indonesia yang menjadi garis politik pemerintah, di antaranya  proPalestina dan Rohingya dalam aksi dukungan moril dan politik. 

Hamdhani juga harus berkutat dengan sejumlah referensi dan sidang-sidang maraton karena posisinya sebagai organ Badan Legislasi (Baleg). Bagian yang cukup asasi ini dirasakan merupakan medan kerja yang menentukan nasib bangsa dan negara, kini dan ke depan. Bagaimanapun, produk legislasi menjadi fondasi dan arah. Karenanya, tak ada kata lain kecuali harus serius dan mengedepankan kepentingan bangsa-negara.

Dan kini, dengan posisi barunya di Komisi VI DPR RI, dia juga harus bergelut dengan waktu, tenaga dan pikiran, apalagi dinamikanya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

 

Jika dicermati sejumlah 'pos' yang disinggahi Hamdhani, maka dapat dicatat bahwa sesungguhnya penugasan itu menggambarkan kualitas seorang Hamdhani. 

Di parlemen, memang harus siap ditugaskan di komisi manapun oleh Ketua Fraksi atau pimpinan partai. Tour of duty adalah irama biasa dalam parlemen. Karena itu, tuntutan dasar seorang anggota Dewan adalah kemampuan menyesuaikan tugas pada setiap komisi yang disinggahi dalam waktu singkat.

Ini berarti, harus ada kemauan belajar. Dan jika diamati sosok Hamdhani yang menyinggahi beberapa posisi, menunjukkan kapasitas personalnya, minimal minatnya. 

Perjalanan sebelumnya yang menduduki sejumlah pos ekonomi dan masyarakat, bahkan panggung politik internasional semasa sebelum dan atau sesudah menjabat sebagai wakil rakyat, semua itu memperlancar tugasnya. Dia tidak berangkat dari nol.

 

Hamdhani memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup panjang. Dia pernah nenjabat sebagai Wakil Ketua Bidang ESDM Kadin Pusat (2004-2008), BPP HIPMI–Departemen Pengembangan Usaha anggota (1992–2002), Junior Chamber International Senate ASEAN–Director (1999–sekarang), Wakil Ketua Bidang Kelautan – Kadin Pusat (2010- sekarang), Deklarator Forum Peduli Borneo Kalimantan Tengah (2012), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Ekonomi (2014 –sekarang), Pembina Dewan Adat Dayak Indonesia (2016–sekarang), Koordinator Wilayah ESQ Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pembina Petani NasDem Kalteng (2015–sekarang). 

Semua catatan pengalaman dan organisasi yang digelutinya membuat dirinya kian enjoy dalam mengemban tugas di parlemen, meski harus menjalani tour of duty. Di samping profesional, Hamdhani juga ditunjang dengan integritas prokerakyatannya. Rakyat pun ikut enjoy melihat kiprah dan atau perannya. 

Semua itu tak lepas dari nurani keterpanggilannya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, sesuai kemampuannya secara maksimal. 

Hamdhani ingin terus bersama rakyat dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat dimanapun, dalam jangka menengah atau panjang. 

Hamdhani juga memperjuangkan agar program prokerakyatan harus membuahkan hasil nyata agar dinikmati masyarakat.

Program yang sudah direalisasi di antaranya  pendistribusian 540 unit traktor roda dua, 40 uni traktor roda empat, 600 pompa air, 70 rice transplanter, 60 unit alat pemanen cepat dan 18 unit power treses. 

Tentu, sejumlah bantuan itu bukan darinya tapi melalui Hamdhani yang bermitra kerja dengan Kementerian Pertanian, teralisasi sejumlah paket pengembangan pro pertanian itu. 

Masih dalam konteks pertanian, Hamdhani berhasil merealisasikan 16 paket bantuan indukan sapi, 35 paket bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), 40 bantuan Kebun Bibit Rakyat (KBR), 30.000 bibit tanaman produktif, bantuan bibit kelapa darat untuk lahan 400 hektar di Kotim dan Kobar, bantuan benih dan pakan untuk 45 kelompok pembudidaya ikan, Pembangunan Instalasi Karantina Hewan Pangkalan Bun, bantuan pembangunan cold storage and ice flake. 

Sebagai seorang yang peduli rakyat, Hamdhani juga tergerak ikut ambil bagian dari program bedah rumah sebanyak 350 unit. Juga, memperjuangkan beasiswa untuk 2000 siswa (SD, SMP, SMA dan SMK) dan penyerahan 7.299 sertifikat tanah Program PTSL 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat dan kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. 

Hamdhani telah menunjukkan kerja nyata untuk rakyat yang telah mempercayakan suara kepadanya. Hamdhani menjadi potret ideal seorang wakil rakyat.(Tim Hamdhani Center/*)