Politik Tanpa Mahar NasDem Langkah yang Harus Ditiru
JAKARTA (6 Februari) : Partai NasDem konsisten terhadap penegakkan hukum kasus korupsi. Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, menegaskan, komitmen itu sudah ditunjukan DPP Partai NasDem terhadap beberapa kasus korupsi yang menjerat kader ataupun pengurus partai.
"Jika ada kader atau pengurus yang terlibat korupsi dan ditetapkan jadi tersangka, kami kasih dua pilihan; mengundurkan diri atau dipecat," ujar Taufik Basari di Jakarta, Selasa (5/2).
Sebagai contoh, anggota DPRD Malang dari Fraksi NasDem, Mohammad Fadli dipecat dari keanggotaan partai setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD-P 2015.
Langkah tegas NasDem itu dinilai pengamat politik Donny Adian sebagai upaya positif dari parpol untuk memberikan efek jera bagi kader-kadernya.
Selain itu, Donny juga menilai langkah NasDem yang memberlakukan politik tanpa mahar bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi pemilu, menjadi salah satu langkah positif.
"Itu salah satu langkah yang harus ditiru. Hanya persoalannya, meski tanpa mahar, kemudian ketika menjabat jangan sampai tergoda oleh korupsi, tergoda melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Itu persoalannya," kata dia.
Menurut dia, permasalahan korupsi tidak akan bisa tuntas selama pembiayaan politik masih cukup tinggi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan NasDem patut dicontoh.
Dia menyebut partai yang memberlakukan politik tanpa mahar itu justru memberikan beban tersendiri bagi para caleg karena tidak ada alasan bagi para caleg ketika terpilih untuk "bermain-main" mencari peluang guna mengembalikan modal dan utang biaya berpolitik.
"Rekrutmen harus didasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan dan kekuatan finansial," sarannya. (*)
