Farhan Soroti Disparitas Kualitas Pendidikan Desa dan Kota
BANDUNG (20 Februari): Caleg DPR RI Partai NasDem Dapil Jawa Barat I nomor urut 1, Muhammad Farhan mengatakan ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah saat ini masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama.
Menurut mantan Direktur Pemasaran Persib Bandung itu, perbedaan kualitas pendidikan di desa dan di perkotaan yang terpaut jauh, hingga kini masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
“Dengan pendidikan berkualitas merata, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara maju dan bisa bersaing dengan negara lain,” katanya baru-baru ini.
Masih kata Farhan, tugas utama dari seluruh lapisan masyarakat adalah untuk memastikan terjadinya pemerataan dalam pendidikan.
"Pertama akses terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama merata," kata salah satu pentolan Viking Persib Bandung itu.
Farhan menyoroti statistik dengan jumlah lulusan pendidikan guru banyak mulai dari D1, D2, D3 sampai S1 tetapi untuk lulusan dokter masih hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan menurut dia, di Jawa pun belum merata dan hanya di kota-kota besar.
"Sehingga, misalnya Kota Bandung mengalami surplus guru honorer, sementara ada beberapa daerah lain seperti Lebak, Pandeglang, daerah terpencil jumlah guru sangat minim. Kan aneh," kata caleg Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi itu.
Menurut Farhan, kuncinya adalah pemerataan, baik fasilitas maupun akses pendidikan dan kualitas. Farhan sendiri melihat tenaga pengajar saat ini sudah semakin berkualitas.
"Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kayanya kita mesti pikirkan tentang insentif untuk para tenaga pengajar, insentif untuk fasilitas pendidikan dan lain-lain. Karena semua orang kalau ditanya apa sih yang paling penting? pendidikan. Terus apa lagi yang paling penting? kesehatan," katanya.
Presenter dan penyiar radio kondang ini pun menyayangkan saat ini hanya sedikit orang yang mau mengurus dan menjaga fasilitas serta kualitas pendidikan.
"Lagi-lagi, yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling bagus ya hanya kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Itu masalah," ucapnya.
Dalam perjuangannya bersama Partai NasDem ke parlemen, Farhan pun mempunyai program mensosialisasikan wajib belajar 9 tahun dan kombinasi dengan biaya operasional sekolah (BOS).
“Ditambah dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus bisa menjadi senjata ampuh untuk melakukan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan dasar dari kelas satu sampai lulus SMP,” tandasnya.(*)
