Tak Ada Dana BPJS untuk Pembangunan Infrastruktur
JAKARTA (27 Februari): Ahmad Sahroni, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem yang kembali berkontestasi sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, menegaskan bahwa rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan infrastruktur di era Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoaks.
Roni, begitu panggilan akrabnya, berharap masyarakat lebih mendalami saat mendapatkan informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi Partai NasDem itu pada saat temu warga di masa reses DPR yang berlangsung di Jalan Kalibaru Timur Rt 04 Rw 02, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/2).
"Saya pastikan itu hoaks," kata Sahroni.
Mantan anggota Komisi XI ini menegaskan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.
Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara, kata 'Anak Priok' itu, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis.
Juga di sektor laut, pemerintah membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.
"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Sahroni.
Menurut dia, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun.
Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
"Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Lebih jauh Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.
"Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," katanya.(*)
