NasDem Harap Kartu Prakerja Masuk APBN 2020
JAKARTA (8 Maret) : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengamini pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait Kartu Prakerja yang kemungkinan tidak dikeluarkan di tahun 2019. Johnny memandang Kartu Prakerja ideal untuk masuk dalam APBN 2020
“Apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan di 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020,” ujar Johnny, Jumat (8/3).
Johnny mengemukakan bahwa Kartu Prakerja yang rencananya dikeluarkan oleh pemerintah tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang baru menyelesaikan studinya dan berencana mencari pekerjaan. Hal ini sama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukkan bagi anak sekolah.
“Itu adalah bagian dari satu konsep perlindungan sosial bagi warga negara, khususnya kepada generasi muda sebelum masuk kerja,” kata Plate.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membeberkan akan meluncurkan Kartu Prakerja untuk warga yang tengah mencari pekerjaan ataupun korban PHK.
“Akan kami luncurkan yang namanya Kartu Prakerja. Akan kami luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi,” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (24/2).
Jokowi menjelaskan bahwa kartu yang akan diluncurkannya itu akan dipergunakan untuk pelatihan vokasi untuk warga negara yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan warga yang belum memperoleh pekerjaan. Tahun ini, Jokowi menargetkan akan ada sekitar 500 masyarakat yang akan mengikuti latihan vokasi program kartu prakerja ini.
“Dengan kartu ini kami akan terus meningkatkan program tersebut sehingga Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas premium, yang mampu bersaing dalam negeri dan juga luar negeri. Saya optimistis kerja, sekali lagi optimis kerja,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Wapres JK menilai program Kartu Prakerja akan sulit diterapkan di tahun 2019 karena persoalan anggaran. Menurutnya, program semacam itu kebanyakan diterapkan di negara-negara maju yang perekonomiannya kuat. JK menilai program tersebut akan terealisasi di tahun 2020. (*)
