Gagasan Besar Kabinet Terus Dibahas dengan NasDem
Gagasan Besar Kabinet Terus Dibahas dengan NasDem
JAKARTA (3 Juli): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan pembicaraan menteri untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sudah dilakukan dan terus dibahas.
Berbeda dengan pernyataan Ketua Umum beberapa partai yang baru akan membahas pada pertengahan Juli.
"Kalau bicara dengan NasDem ya terus menerus, awal Juli juga sudah bicara, tapi dalam konteks gagasan-gagasan besar kabinet," kata Johnny, Rabu (3/7).
Namun Johnny menegaskan bahwa konten pembicaraan itu tidak terbatas pada diskusi nama-nama, melainkan soal gagasan besar kabinet serta soliditas koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam mengawal kebijakan pemerintah ke depan.
"Pembahasan bukan ngomong soal nama," kata Johnny.
Johnny memastikan bahwa Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait siapa pun yang akan dipilih menjadi menteri.
"Soal nama, itu ada di Pak Jokowi. Bahwa nanti dalam penyusunannya Pak Jokowi meminta nama ke parpol, ya itu bisa saja," tambah Johnny.
Johnny menilai pembahasan soal kabinet butuh waktu yang panjang, termasuk memastikan soal struktur kabinet dan sektor yang memimpin kementerian serta lembaga nantinya, termasuk juga syarat-syarat kecakapan dalam memimpin kabinet.
Pembahasan kabinet, lanjut Johnny, juga tak terkait langsung dengan rekonsiliasi. Johnny meresapi makna rekonsiliasi sebagai kebersamaan membangun negara. Kendati demikian, menurut Johnny, juga pihak yang berekonsiliasi, yakni kubu Prabowo-Sandiaga, tak harus masuk dalam kabinet.
"Rekonsiliasi adalah bersama-sama membangun negara. Membangun negara itu tidak saja di dalam kabinet," kata Johnny.
Johnny meyakini apabila partai pendukung Prabowo bakal lebih terhormat bila berposisi sebagai penyeimbang. Johnny khawatir bila nantinya parpol kubu Prabowo masuk ke kabinet, maka dampaknya akan tidak baik.
"Justru akan mempersulit kabinet di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bisa nggak tercapai itu kabinet efektif," kata Johnny.
Lagipula, menurut Johnny, rekonsiliasi membutuhkan kerelaan. Johnny mempertanyakan kerelaan Gerindra, partai utama pendukung Prabowo, untuk mencabut pernyataannya dulu yang mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi, mengkritik anggaran, dan mengkritik pajak.
"Kalau rekonsiliasi hanya untuk kepentingan pragmatis, itu rekonsiliasi semu dan pura-pura namanya, tidak layak dalam negara demokrasi. Layak dihanyutkan ke laut," tandasnya.(*)
