Oposisi Harus Ada
SUBANG, (19 Juli): Oposisi jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Oposisi harus disikapi sebagai niat baik untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
Maka, keberadaan oposisi di alam demokrasi merupakan suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai mendapatkan penghargaan kehormatan Bintang Astha Hannas Utama di Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia (PKBI) di Subang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (18/7).
"Kita bisa bertukar pikiran, menerima masukan dari para oposisi. Jangan dianggap kritikan itu sebagai bentuk perlawanan secara tiba-tiba dengan niat menjatuhkan pemerintah. Saya rasa oposisi di negeri ini tidak sampai ke sana. Semua punya niat mulia untuk memajukan bangsa dan negara," katanya.
Di sisi lain jika kelompok yang selama ini oposisi akhirnya bergabung dengan pemerintah, Surya Paloh tak menyoalkan hal tersebut. Meski menurutnya dalam tataran demokrasi kekuatan oposisi itu sangat diperlukan. Surya juga mengingatkan sikap Partai NasDem akan tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sikap kritis tersebut jangan dianggap sebagai upaya Partai NasDem bermain dua kaki.
"Sebagai sahabat sejati, kami tidak ingin apa yang dilakukan kawan kami selalu baik, padahal tidak baik. Jangan sampai lain di hati, lain di mulut," kata Paloh.
Terkait dengan komposisi menteri hingga saat ini Presiden Jokowi belum meminta Partai NasDem untuk menyodorkan nama-nama yang akan diajukan. Sehingga pihak Partai NasDem juga tak pernah merekomendasikan siapa pun, termasuk kadernya untuk masuk bursa Kabinet Jokowi-Maruf.
Surya juga setuju dengan pandangan bahwa para menteri merupakan orang-orang yang profesional dan kompeten di bidangnya. Apalagi tantangan pemerintah ke depan kian beragam. Hanya saja pengertian profesional selalu diartikan dari kalangam nonpartai. Padahal banyak orang profesional yang terjun ke dunia politik. Sehingga stigma kader partai yang menjadi menteri bukan orang profesional.
Selain itu Paloh juga menolak bila pembagian kursi menteri berdasarkan raihan suara dalam Pemilu 2019. Seperti diketahui pada Pemilu 2014 Partai NasDem memperoleh 36 kursi. Kemudian bertambah menjadi 59 kursi pada Pemilu 2019.
"Bila menuntut menteri berdasarkan komposisi kekuatan di parlemen artinya kami telah mencederai politik tanpa mahar, dan tentunya hal itu tidak akan kami lakukan. Apalagi sesuai konstitusi penentuan menteri-menteri merupakan hak prerogatif presiden," ujarnya. (*)
