NasDem Kritisi Pemerintah Kota Palu Tidak Peka
PALU (21 Juli): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem, Sulawesi Tengah, mengkritisi rencana Pemerintah Kota Palu lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berencana menggelar Festival Musik Bersahabat (FMB) dengan kebutuhan anggaran kegiatan senilai Rp 800 juta.
“Di saat situasi masyarakat terdampak bencana alam pasca 28 September 2018 yang masih mengalami persoalan dengan hak dasar seperti akses air bersih, hunian tetap (huntap), ekonomi, jaminan sosial (BPJS, KIP, keluarga harapan), dan sarana publik membutuhkan kerja cepat dalam proses rehab-rekon, Pemkot Palu justru meminta pengalokasian anggaran Rp 800 juta hanya untuk kegiatan seremonial Festival Musik Sahabat,” ucap Wakil Ketua Bidang Perempuan NasDem Sulteng, Mutmainah Korona, di Palu, Sabtu (20/7).
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Palu, Goenawan menyatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Festival Musik Bersahabat (FMB) senilai Rp 800 juta, masih bersifat usulan.
“Anggaran tersebut saat ini masih dibahas DPRD Palu dalam rapat Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2019,” ucap Goenawan, seperti dikutip dari kabarselebes.id.
Pemerintah Kota Palu saat ini bersama para elite politik di DPRD Kota Palu sedang membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan untuk tahun 2019.
Berkaitan dengan pembahasan APBD-P tahun 2019 di DPRD, salah satu item yang dibahas adalah anggaran kegiatan pelaksanaan festival Musik Bersahabat (FMB).
“Kita belum tahu, apakah anggaran yang kami usulkan diterima ataukah seperti apa nantinya, semua tergantung dari hasil pembahasan dan kajian yang melibatkan DPRD dan TAPD Kota Palu,” sebut Goenawan.
Atas usulan itu, Mutmainah yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Palu terpilih hasil Pileg 2019 mengemukakan, usulan kegiatan tersebut tidak memberikan rasa peduli atas kondisi masyarakat korban saat ini.
Ia menganggap masih ada banyak fakta di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Palu, apalagi dengan defisitnya APBD Kota Palu tahun 2019 sebesar Rp 100 miliar, tentunya harus lebih efisien.
“Dalam pemantauan kami, defisitnya Rp 100 miliar dalam APBD 2019 adalah bagian dari kegagalan kepemimpinan Wali Kota Palu dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujar Neng, sapaan akrab Mutmainah Korona.
Ditegaskan Mutmainah, Pemerintah Kota Palu sebaiknya mengintervensi kepada hal yang lebih mengarah kepada percepatan pemulihan dan rekonstruksi, dengan mengacu roadmap rehab-rekon, yang telah melewati beberapa fase dan juga telah menghabiskan banyak anggaran dari berbagai pihak utamanya UNDP.
Saat ini yang dibutuhkan adalah, sebut dia, bagaimana pemerintah daerah Kota Palu terus membangun ruang dialog kepada masyarakat korban, libatkan mereka dalam proses rehab-rekon, dan utamakan bagaimana kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia dan kelompok disabilitas menjadi afirmasi kebijakan di dalamnnya.
“Hal ini tentunya tidak membutuhkan anggaran daerah jika menilai alasan Kepala PLT Dinas Kebudayaan dan Parawisata Palu Goenawan dalam pengusulan kegiatan tersebut adalah bagian dari proses pemulihan psikologi warga pascabencana,” kata Neng.
Dia mengutarakan, sebaiknya kegiatan festival Musik Bersahabat itu ditiadakan, dan lebih kepada memaksimalkan pelayanan dan dialog kepada penyintas dan keluarga korban terdampak.(NasDem Sulteng/*)
