Hillary Bawa Semangat Perbaikan
JAKARTA (1 September) Hillary Brigitta Lasut perempuan kelahiran Manado, 22 Mei 1996 di usia 23 tahun sukses melenggang ke Senayan melalui partai NasDem, dengan fokus memerbaiki kualitas hukum dan pendidikan.
Dia berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Ia menyelesaikan studi S1 jurusan hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH). Selanjutnya, ia menempuh studi S2 jurusan hukum di Amerika Serikat dan kini tengah menjalankan studi S3 hukum di UPH.
Ia merasakan masih lambatnya proses RUU sampai disahkan, menjadi penghambat dalam proses revolusi hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut yang nantinya akan menjadi perhatian agar dapat terselesaikan.
"Saya juga ingin memperjuangkan revolusi yang baik untuk hukum dan perundangan-undangan di Indonesia. Kita lihat sekarang banyak RUU yang lambat sehingga tidak disahkan," tegas Hillary di Jakarta, Sabtu (31/8).
Di satu sisi permasalahan pendidikan khususnya di Sulawesi Utara masih menjadi persoalan yang harus dibenahi.
"Ada beberapa masalah krusial yang selalu saya perjuangkan dan jadi program saya. Ini hasil konsolidasi langsung dengan rakyat. Masalah utama di Sulut itu yang paling penting yang harus diberikan perhatian khusus adalah pendidikan," ucap Hillary.
Hillary menegaskan bahwa pendidikan harus mendapat perhatian lebih karena menjadi kunci peningkatan kualitas SDM. Dalam peningkatan kualitas SDM, fasilitas (infrastruktur) belajar dan kualitas SDM pengajar harus diperjuangkan.
Selanjutnya ia mencontohkan soal rendahnya tingkat kelulusan warga Sulut dalam seleksi penerimaan CPNS. Hillary menilai kasus itu menjadi indikator rendahnya tingkat pendidikan di Sulut.
"Misal ya, di Sulut kemarin itu ada tes CPNS, hanya sekitar 20 persen yang lulus. Cuma 24 orang, padahal jalur dibuka ada ribuan. Kalau di Sulut itu, satu orang PNS bisa menghidupi tiga sampai lima orang anggota keluarganya higga 40 tahun ke depan," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia berharap ditempatkan di Komisi III, X, atau I. Komisi III DPR membidangi urusan hukum, Komisi X membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, dan Komisi I membidangi pertahanan dan luar negeri.
"Kalau di partai kami saat disiapkan di Akademi Bela Negara, kami diminta memberikan tiga pilihan komisi. Nanti akan disesuaikan dengan background. Saya memilih Komisi III, X, dan I. Karena memang sesuai dengan background dan concern serta kebutuhan masyarakat," tutup Hillary.(*)
