NasDem Siapkan Pendekatan Ilmiah untuk Pilkada 2020
JAKARTA (24 September): NasDem melakukan FGD terkait evaluasi kualitas pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini dilakukan sebagai bagian pembahasan agar memperoleh pandangan serta masukan perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
NasDem yang telah mengikuti tiga gelombang pilkada mulai dari 2015, 2017 sampai 2018 melihat perlunya perbaikan terhadap kualitas substansi hingga prosedur.
“Partai NasDem telah menjadi peserta dalam tiga gelombang pilkada serentak yang telah diselenggarakan di Indonesia. Kami memiliki berbagai masukan, baik secara prosedural maupun substansial yang penting bagi perbaikan Pilkada 2020,” tutur anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Tamanuri, di Jakarta, Selasa(24/9).
Tamanuri yang selama ini duduk di Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa proses pembahasan penyelenggaraan pilkada selalu dilaksanakan antara DPR dan mitra kerja KPU dan Bawaslu.
“FGD ini menjadi awal untuk melakukan pembahasan, semoga dari hasil pembahasan ini diperoleh banyak masukan,” ungkapnya.
Fritz Edward Siregar, komisioner Bawaslu RI menjelaskan pilkada 2018 memang benar memiliki sekitar 1.792 kejadian di TPS. “Indikator ini saja cukup membuktikan penting dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada 2020.”
Kemudian, ia menjelaskan Bawaslu kini mengalami kendala dalam menghadapi Pilkada 2020, terutama keterbatasan jumlah Bawaslu Kota/Kabupaten, baik dalam administrasi, regulasi, maupun ketersediaan anggaran.
“Bawaslu memerlukan setidaknya Rp 4,5 triliun untuk pilkada 2020, ini yang harus dipikirkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Hingga saat ini baru Provinsi Kepulauan Riau yang menandatangani NPHD,” pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Bappilu Partai NasDem, Willy Aditya mengungkapkan bagi partai politik, segala kendala yang muncul selama ini dalam penyelenggaraan pilkada harus diperbaiki sebagai bagian dari aturan main yang sehat.
Untuk mengantisipasi permaslahan Pilkada, menurut Willy, Partai NasDem telah menjejakkan prinsip yang baik. Yakni, dengan menerapkan politik antimahar.
“Sepak terjang NasDem sejak kemunculannya menerapkan politik tanpa mahar. Ini bagian penting dalam edukasi politik dari partai kepada masyarakat,” terangnya.
Langkah NasDem dalam mengevaluasi pilkada serentak pada tiga gelombang sebelumnya, Willy menjelaskan bahwa upaya Partai NasDem menerapkan pilar-pilar utama, yaitu politik tanpa mahar, tidak birokratik, dan pendekatan ilmiah (scientific approach).
“Kami bekerja sama dengan delapan lembaga untuk melakukan tracking. Ini artinya kami mengedepankan scientific approach, di samping menjunjung tinggi politik tanpa mahar dan tidak birokratif,” pungkasnya.
Di sisi lain Titi Anggraini, direktur Perludem mengingatkan apa pun bentuk pelanggaran pada pilkada serentak merupakan hasil yang negatif. Oleh sebab itu sudah saharusnya pada pilkada serentak 2020 dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaanya.
"Saya juga optimistis bahwa penyelenggaraan pilkada 2020 ke depan akan berjalan dengan baik, selama pemangku kebijakan memiliki orientasi publik yang baik," sebutnya.(*)
