Gemuruh NasDem Gelar FGD Bicara Upah
JAKARTA (14 Oktober): Tantangan dunia pekerjaan di Indonesia, masih mengalami banyak problem, mulai pengupahan, kesejahteraan dan aturan yang masih tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu Partai NasDem menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menyikapi kondisi ini.
Irma Suryani Chaniago, Ketua Umum DPP Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem mengatakan kondisi saat ini investor banyak yang keluar dari Indonesia.
"Hampir semua industri kita banyak yang hengkang dari Indonesia, beralih ke negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Inilah yang menjadi salah satu sebab peningkatan ekonomi, tidak maksimal dan kualitas SDM kita yang masih minim," ujar Irma Suryani saat FGD Bidang Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan DPP Partai NasDem di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (14/10).
Selanjutnya, Ketua Partai NasDem Bidang Hubungan Antardaerah, Syahrul Yasin Limpo saat membuka FGD, mengingatkan untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
"Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat berlimpah, sudah seharusnya menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0," tuturnya.
Menurut Limpo, industri 4.0 tidak akan bisa ditolak atau dihentikan arusnya. Oleh karena itu langkah tepatnya adalah menyiapkan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk masyarakat.
Emmy Hafild, Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian DPP Partai NasDem mengungkapkan, industri 4.0 sudah pasti berdampak pada penyesuaian terhadap tenaga kerja.
"Indonesia akan menghadapi distribusi ekonomi, nantinya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Namun harus diingat bahwa industri ini menciptakan peluang baru, maka itulah yang harus disiapkan untuk mengisi peluang tersebut, jadi jangan takut," sebut Emmy.
Ke depannya hasil FGD dengan topik "Upah, Regulasi dan Investasi Menyambut Revolusi Industri 4.0" akan menjadi pembahasan dan usulan sebagai pembentukan aturan regulasi di Komisi IX DPR.
"Nantinya hasil FGD kali ini akan didorong ke Komisi IX, untuk menjadi salah satu usulan pembahasan dan sebagai rumusan di Kongres II dan sebagai usulan bagi pemerintah," pungkas Irma.(BA/*)
