NasDem Carikan Solusi bagi Petani Merauke Terlilit Cicilan
MERAUKE (17 Oktober): Sejumlah petani di lokasi eks transmigrasi di Merauke, Papua, tidak dapat mencicil Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rumah mereka terancam disita jika tidak bisa rutin mencicil.
Fakta tersebut diungkap anggota DPR RI Fraksi NasDem, Sulaeman Hamzah setelah mendapat laporan dari sejumlah petani. Sulaeman mengungkapkan, para petani tidak bisa menyicil kredit karena gabah yang telah digiling tak kunjung dibeli Bulog setempat.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sulaeman melakukan pertemuan bersama Bupati Asmat Elysa Kambu, Wakil Bupati Boven Digoel Chaerul Anwar, Sekda Mappi Gregorius Tuantana, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Merauke, Eddy Santoso, serta sejumlah stakeholder terkait termasuk Kakanwil Bulog Provinsi Papua dan Papua Barat, Sopran Kenedi, di Swiss Belt Hotel, Merauku, Papua, Senin (14/10).
Menurut Sulaeman, sekarang ini sebagian petani terancam. Ketika mereka tergantung dengan KUR, karena kredit murah, lalu meminjam dana di bank. Namun saat berasnya tak terjual, rumahnya menjadi jaminan pihak bank dan kini terancam disegel.
“Saya kira ini persoalan serius yang harus disikapi cepat. Memang saya mengambil inisiatif mengundang para bupati di Papua melakukan pertemuan membahas masalah beras petani yang tak kunjung dibeli ini,” katanya.
Salah satu keluhan kata Sulaeman adalah serapan beras oleh Bulog setempat yang minim. Menurut legislator yang kembali duduk di Senayan itu, persoalan ini menjadi hal serius untuk segera ditangani.
“Dulu ketika petani berteriak pupuk, saya mengambil langkah melakukan pertemuan dengan perusahaan pupuk dan akhirnya ada solusi, pupuk dijual merata kepada para petani. Kini muncul masalah beras. Setelah saya lakukan koordinasi dengan Kepala Bulog Sub Divre Merauke, persoalannya adalah keterbatasan gudang. Lalu angkutan beras dari Merauke ke kabupaten lain sedikit kendala akibat pembiayaan. Kalau penawaran terlalu tinggi, tentu Bulog tak ingin mengambil risiko,” ujarnya.
Ditambahkan, dirinya mengundang bupati maupun wakil bupati dari tiga kabupaten pemekaran di Papua bagian Selatan, tidak lain untuk mendapatkan masukan, sehingga ada solusi penyelesaian, sekaligus beras petani dapat diserap.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Fauzun Nihayah, menambahkan dalam kunjungan ke Distrik Jagebob, petani juga mengeluhkan tentang beras yang tak kunjung diserap Bulog.
“Saya kira langkah yang diambil Bapak Sulaeman Hamzah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk bupati dan pejabat dari Papua bagian Selatan, sangat tepat. Sekaligus dapat dicarikan solusi penyelesaian,” katanya. (*)
