DPR Optimistis Kolaborasi Antar-Kementerian Bisa Atasi Karhutla
JAKARTA (13 November): Rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi antarkementerian dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dinilai sebagai langkah yang baik. Rencana kolaborasi tersebut disampaikan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) KLHK dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta Rabu (13/11).
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Sulaeman L Hamzah menilai kolaborasi antarkementerian dalam mengatasi karhutla merupakan kekuatan besar dan baik.
"Secara umum, memang kelihatan makin ada kemajuan dengan melibatkan Kementerian PUPR, Kementrian Desa dan lainnya. Ini sebuah kekuatan besar. Kita berharap pencegahan bisa diwujudkan kalau semuanya mau bekerja secara bersama-sama," kata Sulaeman kepada partainasdem.id sesuai (RDP).
Namun Sulaeman mengingatkan agar kolaborasi tersebut segera direalisasikan sesuai rencana, sehingga tidak sekadar sebagai konsep.
"Sinergi ini penting. Kalau hanya sebatas konsep, namun pengerjaannya tidak bersama-sama, akan sia- sia nantinya. Kami dari Komisi IV akan mencoba mensupport dana atas apa yang direncanakan tersebut," katanya.
Politisi dari daerah pemilihan Papua itu juga mengingatkan bahwa isu karhutla harus segera diatasi karena berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan. Salah satu daerah yang rawan terjadi karhutla adalah Kalimantan.
"Saya yakin dengan koordinasi antar-kementerian, karhutla bisa diatasi. Terlebih dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara maka kolaborasi wajib diterapkan agar bisa menyelesaikan masalah, pungkasnya.
Dalam RDP tersebut Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian tersebut dapat mencegah karhutla.
"Strategi pengendalian karthula dengan langkah pencegahan melalui pendataan desa yang rawan lalu menerapkan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Maka kami bersama kementerian lainnya akan melakukan kolaborasi dari BPPT, Pertanian, Desa, PUPR dan lainnya," kata Bambang.
Rencana pencegahan dilakukan dengan membuat Satgas Patroli selain melakukan kampanye dan sosialisasi PLTB hingga memberikan insentif dana kepada desa. (BA/*)
