Hasbi Anshory Perjuangkan Dana Bagi Hasil untuk Jambi
JAKARTA (19 November): Pada pemilihan umum anggota legislatif (pileg) tahun 2019 lalu, politikus Partai NasDem ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi, dan sukses melenggang ke Senayan dengan perolehan dukungan sebanyak 30.809 suara.
Meskipun pendatang baru sebagai anggota DPR periode 2019-2024, Hasbi Anshory tak asing dengan lika-liku dan dinamika kehidupan parlementaria.
Hasbi Anshory pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019. Di DPD RI kala itu, senator dari Provinsi Jambi itu duduk di Komite 4 dan menjabat pimpinan selama tiga periode. Kini, sebagai anggota DPR RI, Hasbi ditugaskan Nasdem di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi XI, Hasbi Anshory mengatakan, ia akan memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Jambi agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Jambi. Bagaimanapun, menurut dia, DBH menyangkut hajat hidup daerah penerima.
Pria kelahiran Mersam, 13 November 1971 ini menyebut, motivasi dirinya untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil yang optimal untuk Provinsi Jambi itu adalah karena selama ini Dana Bagi Hasil untuk daerah-daerah tidak transparan dan tidak akuntabel.
“Daerah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil yang diterimanya. Transparansi Dana Bagi Hasil sangat urgen untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagiannya. Selama ini, walaupun namanya Dana Bagi Hasil, kenyataannya itu adalah hasil yang dibagi. Akibatnya, daerah tidak pernah tahu itu turunannya dari mana,” ungkap Hasbi.
Ditegaskan, penyaluran dan pemanfaatan DBH mesti dilakukan secara transparan agar bisa meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks ini Provinsi Jambi.
“Saya sudah tanyakan ke menteri keuangan dan saya akan terus perjuangkan DBH untuk Jambi ini ke pemerintah pusat,” cetus Hasbi.
Partai NasDem, kata Hasbi, selalu berupaya tampil memberi warna. Tujuannya agar para wakil rakyat dari NasDem bisa memberikan manfaat untuk daerah pemilihan masing-masing.
Dalam hal penyaluran dana desa, Hasbi mengaku akan tetap ikut mengawalnya. Meskipun dirinya tidak bertugas di komisi yang bermitra dengan Kementerian Desa & PDTT yang memang secara teknis mengurusi dana desa, Hasbi menginginkan pendistribusian dana desa untuk desa-desa di luar Pulau jawa menjadi spesial.
“Walaupun tidak di komisi terkait, saya di komisi yang bermitra dengan menteri keuangan sebagai bendahara negara. Saya akan memperjuangkan agar ada dana desa khusus untuk desa-desa di luar Pulau Jawa itu. Kita mengenal ada namanya dana khusus untuk Aceh dan Papua, nah ini dana desa, kita ingin ada juga dana khusus untuk di luar Jawa,” jelasnya.
Menurutnya, dalam menerapkan asas keadilan, tidak mesti dibagi secara pukul rata untuk seluruh desa di Indonesia. Pembagian dana desa sepatutnya disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan desa-desa bersangkutan.[]
