Fraksi NasDem DKI Soroti Pelayanan Kesehatan di Ibukota
JAKARTA (27 November): Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menerima silaturahmi Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan, Okky Asokawati di kantor Fraksi NasDem, Gedung DPRD DKI Lantai 5, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (26/11).
Silaturahmi Oky diterima langsung oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino dan para anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, di antaranya Hasan Basri Umar, Abdul Azis Muslim, dan Hariadi Anwar.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kegiatan yang dilakukan Fraksi NasDem DPRD DKI, terutama yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
Bidang ini masuk ke dalam Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fraksi NasDem menempatkan dua anggotanya di komisi tersebut.
“Tadi kita sudah berdiskusi, tentunya pertemuan ini untuk lebih memaksimalkan lagi peran Fraksi NasDem sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta untuk kepentingan masyarakat ibukota,” ujar Wibi Andrino, ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu juga membahas peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bidang kesehatan dalam mengakomodasi pelayanan kesehatan yang ada di DKI Jakarta, salah satunya terkait program BPJS.
Selain itu juga dibahas terkait upah tenaga kerja kesehatan di DKI Jakarta.
“Memang isu yang paling besar adalah BPJS, karena DKI Jakarta ikut andil menanggung beban dari pusat untuk membayar tagihan-tagihan. Kemudian juga bagaimana tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan tanaga kesehatan lainnya apakah sudah mendapatkan upah yang layak,” ujarnya.
Fraksi NasDem DPRD DKI ikut menyoroti minimnya tenaga dokter kandungan di Kepulauan Seribu. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu dan anak saat proses kelahiran.
“Dokter kandungan di sana hanya ada pada hari Senin, Selasa dan Rabu, tidak full dalam satu minggu. Selebihnya hanya bidan. Sementara proses persalalinan yang terjadi tidak selamanya normal, bisa juga caesar. Ini yang harus menjadi perhatian NasDem,” terangnya.
Masalah tunggakan rumah sakit swasta dari program BPJS juga menjadi perhatian NasDem.
Saat ini ada beberapa rumah sakit swasta di Jakarta yang tagihan BPJS-nya belum dibayar oleh pemerintah pusat. Fraksi NasDem menyarankan agar pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak bank untuk pembayaran program BPJS tersebut.
“Solusinya adalah menjalin kerja sama dengan pihak bank dengan membayar di awal tagihan BPJS, untuk kemudian dibayarkan pemerintah pusat. Toh, dendanya juga sama yaitu 1% bila ada keterlambatan pembayaran,” pungkasnya. (*)
