SocDem Lahirkan Lima Pilar Kesejahteraan Sosial
JAKARTA (5 Desember): Hasil pertemuan Social Democracy (SocDem) melahirkan kesepakatan Lima Pilar Kesejahteraan Sosial.
Kesepakatan ini akan menjadi perjuangan bagi partai-partai politik di negaranya masing-masing.
"Ya, jadi dari tiga hari pertemuan kali ini, partai-partai politik yang tergabung dalam jaringan Social Democracy (SocDem) di Asia menyepakati lima kesepakatan bersama yang kita sebut dengan Lima Pilar Kesejahteraan Sosial," ujar Martin Manurung SC SocDem Asia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).
Poltisi Partai NasDem ini menyebutkan, kesepakatan pertama, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan terjangkau dan berkualitas.
Kesepakatan ini dikeluarkan karena masih minimnya kualitas kesehatan masyarakat, hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
"Kedua kita juga sepakat meningkatkan pendidikan berkualitas. Ini adalah problem yang masih jamak ditemukan di Asia, sehingga kita fokus meningkatkan kualitas pendidikan manusia melalui sektor pendidikan," tutur Martin yang juga anggota DPR dari Fraksi NasDem.
Selanjutnya, ketiga seluruh anggota SocDem Asia sepakat meningkatkan kualitas pekerja. Karena hal itu menjadi perhatian setiap negara saat ini.
"Keempat kita juga sepakat penerapan perpajakan yang progresif dalam upaya membangun keseimbangan dan pemerataan ekonomi. Sehingga sangat wajar jika pelaku-pelaku ekonomi yang mendapatkan keuntungan lebih besar membayar pajak lebih besar," terangnya.
Terakhir, seluruh anggota SocDem sepakat melihat pentingnya pembangunan berkelanjutan dan promosi social city.
"Terakhir sangat penting untuk menciptakan keramahan kota bagi para penduduknya dan memberikan kehidupan yang layak bagi para penduduknya itu yang disebut social city," imbau dia.
Tidak hanya lima kesepakatan itu, Martin menjelaskan para anggota SocDem juga mendorong untuk dilakukannya pendekatan multilateralisme.
Dengan mengedepankan dialog dan kerja sama antarnegara dalam membangun kekuatan ekonomi.
"Oleh karena itu kami melalui partai-partai politik dan negara-negara di dunia untuk membawa pemerintahnya kembali mempercayai kekuatan dialog dan juga kerja sama antarnegara. Itu yang kita sebut multilateralisme, ini sebagai jalan keluar yang lebih adil, sejahterah di masa depan," pungkasnya.(BA/EH/*)
