Kepala Desa Perlu Didampingi Soal Dana Desa
MEDAN (20 Desember): Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Periksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas tentang inflasi dan pengelolaan keuangan daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Kamis (19/12).
Anggota Komisi XI Satori dari Fraksi Partai NasDem, menyoroti adanya kepala daerah yang kurang bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang dana desa.
"Tentang dana desa terkadang antara kepala desa dengan BPDnya kurang sinkron sehingga dana desa tidak terserap dengan baik," ujar Satori.
Politisi NasDem itu meminta BPKP untuk memfasilitasi mengenai aliran dana desa. Menurut dia, jumlah dana desa yang besar bisa membuat kepala desa terjerat kasus hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan baik.
"Tolong BPKP bisa memfasilitasi pertanggungjawaban dana desa oleh para kepala desa. Dikhawatirkan kepala desa sangat kaget dengan kucuran dana desa yang begitu besar, kemudian pendampingnya tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban atau menganggap sepele, yang kemudian kepala desa terjerat kasus hukum," kata Satori.
Legislator NasDem ini juga mempertanyakan kepada BPKP mengenai solusi jika terjadi temuan aliran dana desa oleh kepala daerah.
"Untuk kepala desa jika ada temuan dana disetorkan ke kas daerah atau dikembalikan, namun dana temuan tersebut ada institusi lain yang mengklaim dan lain-lain, bagaimana solusi untuk masalah tersebut," tanya Satori
Sedangkan kepada BPS, Satori meminta agar program keluarga harapan (PKH) lebih diakuratkan untuk memaksimalkan program tersebut.
‘’Sayangnya penerima program keluarga harapan (PKH) di Sumut masih kurang efektif. Saya berharap ini lebih diakuratkan lagi," tutup Satori.(EH/*)
