Perlu Pola Humanis dalam Pembebasan Lahan

BANDUNG (20 Desember): Kondisi Kota Bandung, Jawa Barat, yang berkembang dengan berbagai cara penindakannya masih memicu gesekan. 

“Bandung makin padat dengan sendirinya ruang-ruang hidup makin menyempit. Sehingga konflik lahan makin berisiko terjadi dan berulang,” kata anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan di sela kunjungan kerja di Kota Bandung, Kamis (19/12).

Farhan mengemukakan itu menanggapi kasus kericuhan yang terjadi antara warga dan polisi saat eksekusi rumah deret di Tamansari, Kota Bandung pada Kamis (12/12). Eksekusi lahan yang didiami 33 kepala keluarga di RW 11, Kelurahan Tamansari itu sebagai bukti bahwa potensi konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah beresiko dan berulang.

Eksekusi lahan tersebut mendapat perlawanan warga. AKibatnya, baik aparat kepolisian maupun Satpol PP serta sipil luka -luka akibat bentrok. 

“Saya prihatin atas kejadian di Tamansari, yang seharusnya bisa dihindari walaupun tidak mudah, karena ruang hidup di kota Bandung semakin menyempit,” kata politisi Partai NasDem itu.

Ke depan, lanjut Farhan, para pemangku kebijakan di Kota Bandung agar total mengedepankan pola humanis dalam eksekusi lahan untuk pembangunan yang melibatkan warga terdampak. 

“Untuk itu dibutuhkan pimpinan wilayah di Kota Bandung yang bijak, yang tidak hanya mengerti hukum tetapi juga mengerti perilaku masyarakat yang dipengaruhi hukum,” tambahnya.

Kericuhan eksekusi rumah deret itu mencitrakan pola pemangku kebijakan masih belum memberi kepastian kepada masyarakat. 

“Jadi sekadar sah-nya tindakan aparat secara hukum di Tamansari tidak serta merta membuatnya bijak dan mengayomi masyarakat,” katanya.*