Perlu Transparansi Dana Bagi Hasil Migas Jambi
JAMBI (25 Desember): Perlu adanya transparansi dana bagi hasil (DBH) untuk Provinsi Jambi sebagai penghasil migas. Selama ini DBH dirasakan belum transparan.
Penilaian itu dikemukakan anggota Fraksi NasDem DPR RI, Hasbi Ansori yang ditemui sesuai melakukan reses di Jambi, Senin (23/12).
"Saya sejak di DPD (Dewan Perwakilan Daerah) selalu berjuang agar dana bagi hasil itu transparan. Kepada Menteri Keuangan saya pertanyakan sebenarnya Jambi kebagian berapa soal DBH ini, karena seperti di Tanjung Jabung Timur ada migas. Kita tidak ada yang tahu berapa migas yang disedot dari bumi Jambi," kata Legislator NasDem tersebut.
Hasbi mengatakan, jika DBH dilakukan secara transparan, setidaknya Provinsi Jambi mendapatkan tambahan pemasukan.
"Dana bagi hasil itu tidak tertutup kemungkinan daerah tidak meminta dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk minyak, boleh saja kan. Ini yang perlu saya pertanyakan sebagai anggota DPR RI asal Jambi," tambahnya.
Menurut Hasbi proses DBH harus ada cost recovery yang jelas dari lifting yang diambil dari bumi Jambi. "Misalnya pipa yang ada di Tanjung Jabung Timur itu meledak, yang tertimpa masalah kan masyarakat Jambi, bukan orang yang ada di Jakarta. Makanya saya tidak akan kenal lelah DBH ini akan saya perjuangkan, karena kita ini daerah penghasil," tegasnya.
Politisi Partai NasDem tersebut menambahkan, tuntutan ini tidak terlalu macam-macam tetapi terkait transparansi dana bagi hasil. Karena hanya menginginkan kejelasan atas DBH di Provinsi Jambi.
"Namanya bagi hasil ya harus jelas bagaimana. Perjuangan kan butuh proses," tambahnya.(BA/*)
